SEJARAH telah mencatat, pada awal abad 20-an, ghirah masyarakat dalam memajukan bangsanya mulai menggeliat.
Ditandai hadirnya Boedi Oetomo, sebuah organisasi besutan Budi Utomo yang berfokus pada perkembangan kaum muda serta lahirnya sumpah pemuda 28 tahun berikutnya, menjadi bukti bahwa tumbuhnya rasa kesadaran nasional masyarakat dalam berbangsa dan bernegara yakni menjadi 'orang Indonesia' seutuhnya sudah terjadi sejak lama.
Di tengah gejolak egoisme yang menjalar waktu itu, (sukuisme dan daerahisme) menjadikan sebagian masyarakat sadar akan pentingnya kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya sebuah bangsa yang satu, bangsa untuk semua yakni Indonesia.
Akhirnya pada kongres kedua pemuda Indonesia tahun 1982 di Batavia, putuslah satu kesepakatan untuk menyatukan semua golongan tanpa ego sektoral masing-masing. Bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Daerahisme dan sukuisme harus segera dihilangkan.
Setelah 111 tahun berlalu, (1908-2019) tampaknya kesadaran nasional dan semangat kesatuan antar tiap-tiap masyarakat tidak banyak perkembangan. Malah, semakin jauh dari harapan.
Tak hanya ego daerahisme atau sukuisme, ego individu antar individu semakin tajam saling adu. Bahkan dalam struktural pemerintahan, selalu samar-samar ketika kita membedakan antara profesionalisme pekerjaan dengan kepentingan dan antara profesionalisme dengan keberpihakan kepada handai taulan.
Harapan kesejahteraan yang diharapkan pun semakin jauh api dari pada panggang. Otonomi daerah yang diterapkan, tak bisa sepenuhnya bisa memberikan supremasi kepada daerah pedesaan yang tertinggal. Desa terus mensuplai kota. Lumbung pangan desa yang sediakan.
Pajak-pajak terus disetorkan. Pemenuhan tenaga kerja selalu desa yang suplai. Tapi kaum pedesaan, belum juga di perioritaskan. Bukankah yang jauh dari ketertinggalan sudah seharusnya jadi perhatian?
Data Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah Desa/kelurahan di Indonesia adalah 82.030.
Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan bahwa jumlah desa dan kelurahan di Indonesia adalah 83.184 (74.754 Desa + 8.430 kelurahan).
Meskipun secara struktural masyarakat bisa dibilang sama, namun Desa dengan Kota punya perbedaan. Bukan menjadi persoalan yang
urgent untuk diperbincangkan sebenarnya, jika perbedaan itu hanya dilihat dari sudut pandang geografi.
Akan tetapi ada jurang ketimpangan ketika kemapanan ekonomi, tingkat kemandirian juga tingkat pendidikan digunakan sebagai tolok ukur sudut pandang. Karena ketradisionalan-lah yang selalu melekat pada Desa sedangkan kota sebaliknya. Modern dan kekinian.
Bukan seperti
gimmick seseorang ketika pura-pura berkata jujur padahal dia berbohong, ke-tradisional-an Desa dan Ke-Modern-an Kota menjadi hal lumrah dalam masyarakat. Karena bagaimana pun juga, secara pendidikan masyarakat desa akan selalu kalah dengan masyarakat kota.
Bagaimana sekolah-sekolah yang berkelas, standar tinggi dan bermutu, mayoritas anak didiknya adalah masyarakat kota. Sedangkan yang di desa, cukup dengan sekolah yang biasa saja. Karena bagi sebagian orangtua mereka, bukan seberapa bagus sekolah yang akan mereka masuki, tapi mau sekolah saja pun, orangtua akan sudah sangat bangga.
Program Dana Desa seakan menjadi oase di tengah hamparan gurun pasir luas. Bagaimana sebuah supremasi tatanan ekonomi dihadirkan lewat suplai dana yang diberikan, agar adanya pendidikan yang berkualitas bisa tercipta.
Dengan pola konsentrasi yang fokus langsung ke desa,adalah satu langkah konkrit yang seharusnya bisa diperioritaskan sebagai acuan program kerja wakil rakyat untuk dijalankan.
Karena di desa sana, banyak dari mereka dengan semangat belajar yang luar biasa, harus rela tak melanjutkan pendidikan sesuai cita-cita hanya karena faktor biaya.
Bagaimana mau menunjang cita-cita bangsa dengan daya saing global, jika kepedulian kepada masyarakat di desa sana masih dipandang sebelah mata? Alih-alih siap bersaing dengan negara luar, yang ada malah terus menjadi
bangsa pengekor yang selalu tunduk dan patuh pada setiap kebijakan
bangsa besar.
Olehnya, menumbuhkan daya saing bangsa adalah dimulai dari desa. Salah satunya dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat khususnya golongan muda untuk mau turun memberikan kontribusi dengan meningkatkan Literasi masyarakat desa. Ikut berperan merubah paradigma 'Desa menyubsidi Kota'.
Anak-anak di desa disekolahkan ke kota dengan modal dari desa, tapi setelah lulus bekerja di kota. Setelah nikah, tetap dibantu orang tua di desa. Jual sapi atau potong jati. Setelah itu, beli rumah di kota dengan menjual aset atau sawah orangtua. Kota maki kaya, desa justru sebaliknya. Makin miskin. (Puthut Ea)
Namun hal diatas tidak akan terjadi jika masyarakat desa diberi perhatian yang cukup dari pemerintah pusat.
Olehnya, sudah seharusnya dari semua pihak bahu membahu memikirkan masa depan bangsa dengan memberikan perhatian kepada desa. Ditengah semangat berbangsa kita yang semakin pudar, dengan mengingat persatuan semangat pada waktu, mampu mengembalikan kristalisasi cita-cita bangsa. Agar ke depannya, desa bisa lebih kuat dan masa depan Indonesia lebih hebat.
Abdul Aziz Hakim Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Dirasat Islamiyah Cabang Ciputat
