Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan komposisi pimpinan MPR dibicarakan di kalangan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) setelah hasil Pemilu diumumkan pada 22 Mei 2019.
Anggota DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan pembicaraan di internal KIK akan membuat partai koalisi bisa satu suara dalam menentukan sosok ketua MPR.
"Terkait dengan ramainya pembicaraan tentang kursi ketua MPR, Fraksi PPP mengusulkan dibahas dalam forum KIK. Sehingga siapa saja yang nanti disepakati untuk duduk di posisi pimpinan bisa dibicarakan bersama," ujar Awiek sapaan akrabnya, Senin (20/5).
Awiek menyebutkan KIK merupakan wadah yang bisa mempersatukan semua partai koalisi pendukung Jokowi-Maruf. Koalisi ini juga dibentuk dan berdasarkan kesepatakan bersama untuk menjaga kekompakan partai koalisi.
"KIK yang sudah terbangun selama hampir setahun terakhir ini diharapkan akan terus kompak untuk mengawal kebijakan pemerintah yang pro rakyat," tambah mantan aktivis HMI ini.
Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR ini menambahkan bahwa sebagaimana UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3), pimpinan DPR diserahkan kepada pemenang pemilu sesuai urutan kursi di DPR. Sementara komposisi pimpinan MPR dipilih secara paket karena ada unsur DPD di dalamnya.
Diberitakan sebelumnya, Golkar dan PKB berebut untuk mendorong kader mereka untuk menjadi ketua MPR periode 2019-2024. Golkar dan PKB merupakan dua partai yang masuk dalam KIK.
