Ogah Bentuk TPF, Pemerintah Dan KPU Tidak Hormati Nyawa Pejuang Demokrasi

Keputusan pemerintah yang tidak akan membentuk tim pencari fakta (TPF) atas meninggalnya ratusan petugas KPPS sungguh disayangkan. Terlebih ini merupakan peristiwa luar biasa yang dibiarkan begitu tanpa penanganan yang memuaskan.

"Keputusan ini sekaligus menunjukkan betapa nihilnya komitmen pemerintah terhadap penegakan demokrasi," kata Koordinator Presidium Demokrasiana Institut, Zaenal Abidin Riam, Sabtu (18/5).

"Mereka para petugas KPPS berjuang mencurahkan energi luar biasa demi suksesnya Pemilu, bahkan nyawa mereka menjadi taruhannya, namun sayang nyawa pejuang demokrasi tidak dihormati dengan melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab kematiannya," jelas Zaenal menambahkan.

Penolakan tersebut sekaligus membuktikan sudut pandang pemerintah yang melihat peristiwa ini sebagai hal biasa, padahal fakta membuktikan ini pertama kalinya terjadi dalam sejarah pemilu di tanah air.

"Justru peristiwa ini merupakan kejadian paling kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia," ungkapnya.

Dan KPU sebagai penyelenggara pemilu seharusnya berdiri paling depan dalam menangani masalah ini, bukan justru ikut arus pandangan pemerintah.

"Peristiwa ini merupakan tanda gagalnya penyelenggaraan Pemilu, demokrasi tidak pernah menyediakan ruang bagi terbunuhnya satu nyawa, apalagi bila ratusan nyawa, jika memiliki jiwa ksatria seharusnya para komisioner KPU mengundurkan diri atas kegagalan yang mereka ciptakan," demikian Zaenal.