Berita

Ahmad Sahroni/Net

Politik

DPR Nasdem Desak Menkumham Copot Dirjen PAS

SABTU, 18 MEI 2019 | 13:10 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Komisi III DPR mendesak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yassona Laoly untuk segera mencopot Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS). Hal itu berkenaan dengan banyaknya kerusuhan yang terjadi di dalam rutan maupun lapas, seperti halnya pembakaran di Rutan Siak dan Lapas Langkat beberapa waktu lalu.

"Atas dua kasus kerusuhan yang terjadi di Rutan Siak dan Lapas Langkat, Dirjen PAS (Sri Puguh Budi Utami) wajib dicopot," kata Anggota Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, Sabtu (18/5).

Politisi Nasdem ini mengaku dalam waktu dekat akan memanggil Menkumham terkait permasalahan lapas dan rutan. Sebab menurutnya, langkah tegas itu harus disegerakan agar kerusuhan yang terjadi di rutan maupun lapas tidak semakin melebar.


"Karena saya menilai semakin tidak dicopot akan semakin banyak kejadian baik di rutan maupun lapas," ujar Sahroni.

Dia sangat menyayangkan kasus kerusuhan di dalam Lapas maupun Rutan yang terjadi dua kali dalam sepekan ini.

"Kami sangat menyayangkan kejadian kerusuhan dan pembakaran berturut-turut terjadi di negeri kita ini," terangnya.

Selain mengganti Dirjen PAS di posisi pimpinan, Sahroni juga meminta Menkumham untuk melakukan perubahan sistem agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

"Peraturan di dalam lapas maupun rutan juga harus dievaluasi. Karena ada kemungkinan dengan peraturan yang ada saat ini menyebabkan masalah kerap muncul," tandasnya.

Dalam sepekan belakangan ini, narapidana di Rutan narkotika Siak dan Lapas Narkotika Langkat rusuh yang mengakibatkan ratusan napi yang ada di dalamnya melarikan diri.

Tahanan di Rutan Siak membakar penjara dan menembak seorang perwira polisi. Sementara kerusuhan di Lapas Langkat, 16 kendaraan dibakar napi dan ratusan warga binaan pemasyarakatan melarikan diri.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya