Riuhnya isu wajib tanam 5 persen bawang putih bagi importir yang terjadi akhir-akhir ini dipertanyakan oleh Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional (AHN) Anton Muslim Arbi.
"Kalau ada importir yang masih terus menggoyang kebijakan wajib tanam ini kan aneh. Patut diselidiki lebih lanjut siapa saja pihak di balik ini dan apa motifnya," ujarnya di Jakarta, Kamis (16/5).
Kata Anton, sejauh pengamatannya banyak importir yang mau menjalankan kebijakan wajib tanam besutan Kementerian Pertanian tersebut. Dia pribadi mendukung agar Kementan dan Satgas Pangan segera melakukan penindakan terhadap oknum importir yang mangkir wajib tanam 5 persen dari total impornya.
Kewajiban tanam ini diharapkan Anton ke depannya membuat petani mampu mencukupi sendiri kebutuhan nasional dan Indonesia tidak lagi tergantung dengan impor.
Sebagai informasi, Kementan mengejar tanam bawang putih dalam negeri guna mencapai swasembada. Indonesia di tahun 1994 pernah mengalami swasembada bawang putih dan kebutuhan konsumsi mampu dipasok dari luas areal tanam sebanyak 22 ribu hektar. Namun akibat banjir impor bawang putih di masa lalu menyebabkan petani enggan untuk bertani bawang putih. Pada awal pemerintahan Jokowi JK lahan khusus bawang putih nyaris tersisa seribuan hektar saja sementara kebutuhan 97 persen dalam negeri berasal dari impor.
"Kebijakan Kementan sangat bagus untuk menumbuhkan kembali semangat petani menanam kembali bawang putih seperti masa lalu," ungkapnya.
Diwawancara terpisah, Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar juga mengapresiasi langkah Kementan yang telah melakukan operasi pasar dan mempersiapkan lahan produksi baru bawang putih hingga 2021.
Mindo menegaskan segala upaya khusus yang telah dilakukan Menteri Andi Amran Sulaiman telah memberikan hasil yang positif. Mindo memuji Kementan yang telah berani melakukan blacklist 56 importir bawang nakal dan mencabut ijinnya.
"Pihak parlemen akan terus bersama pemerintah mengawal pangan nasional tersedia kebutuhannya dengan baik serta percepatan proses distribusinya," pungkasnya.
