Berita

Foto:Net

Aneh Kalau Importir Tidak Terima Wajib Tanam Bawang Putih 5 Persen

KAMIS, 16 MEI 2019 | 17:22 WIB | LAPORAN:

Riuhnya isu wajib tanam 5 persen bawang putih bagi importir yang terjadi akhir-akhir ini dipertanyakan oleh Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional (AHN) Anton Muslim Arbi.

"Kalau ada importir yang masih terus menggoyang kebijakan wajib tanam ini kan aneh. Patut diselidiki lebih lanjut siapa saja pihak di balik ini dan apa motifnya," ujarnya di Jakarta, Kamis (16/5).

Kata Anton, sejauh pengamatannya banyak importir yang mau menjalankan kebijakan wajib tanam besutan Kementerian Pertanian tersebut. Dia pribadi mendukung agar Kementan dan Satgas Pangan segera melakukan penindakan terhadap oknum importir yang mangkir wajib tanam 5 persen dari total impornya.


Kewajiban tanam ini diharapkan Anton ke depannya membuat petani mampu mencukupi sendiri kebutuhan nasional dan Indonesia tidak lagi tergantung dengan impor.

Sebagai informasi, Kementan mengejar tanam bawang putih dalam negeri guna mencapai swasembada. Indonesia di tahun 1994 pernah mengalami swasembada bawang putih dan kebutuhan konsumsi mampu dipasok dari luas areal tanam sebanyak 22 ribu hektar. Namun akibat banjir impor bawang putih di masa lalu menyebabkan petani enggan untuk bertani bawang putih. Pada awal pemerintahan Jokowi JK lahan khusus bawang putih nyaris tersisa seribuan hektar saja sementara kebutuhan 97 persen dalam negeri berasal dari impor.

"Kebijakan Kementan sangat bagus untuk menumbuhkan kembali semangat petani menanam kembali bawang putih seperti masa lalu," ungkapnya.

Diwawancara terpisah, Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar juga mengapresiasi langkah Kementan yang telah melakukan operasi pasar dan mempersiapkan lahan produksi baru bawang putih hingga 2021.

Mindo menegaskan segala upaya khusus yang telah dilakukan Menteri Andi Amran Sulaiman telah memberikan hasil yang positif. Mindo memuji Kementan yang telah berani melakukan blacklist 56 importir bawang nakal dan mencabut ijinnya.

"Pihak parlemen akan terus bersama pemerintah mengawal pangan nasional tersedia kebutuhannya dengan baik serta percepatan proses distribusinya," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya