Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Yos Desak Polri Dan Kejaksaan Periksa Kartel Tiket Pesawat

MINGGU, 12 MEI 2019 | 12:36 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Harga tiket pesawat yang  tinggi tidak dapat dipungkiri sangat mengganggu masyarakat. Apalagi rakyat Indonesia sedang bersiap menghadapi mudik lebaran.

Ironisnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selalu berdalih kekurangan bukti adanya kartel pesawat. Aliansi Rakyat mengancam akan memobilisasi massa jika KPPU tidak pro rakyat. Mereka juga meminta Polri turun tangan mengatasi masalah kartel pesawat.

Koordinator Aliansi Rakyat Anti Kartel Tiket Pesawat, Akhmad Yuslizar, meyakini adanya kartel pesawat bukan sekadar dugaan.


“Sederhana saja, tiket ke Singapura dan Batam berbedanya bisa 3 x lipat. Cek saja harga tiket pesawat di berbagai situs penjualan pesawat online," tandas Yos sapaan akrabnya.

Dua maskapai penerbangan RI, Garuda Indonesia dan Lion Air Group dinilai melakukan praktik duopoli dan kartel karena menguasai pasar di Indonesia.

Dugaan kartel tiket pesawat sebelumnya menyeruak lantaran makin sedikitnya pemain besar di industri ini sehingga menimbulkan risiko konkalikong antar pemain untuk bersepakat mengatur harga.

"Kita lihat KPPU juga tidak serius menyelesaikan tugasnya. Sudah sejak Januari, mereka selalu beralasan belum menemukan bukti yang serius," tandasnya.

Karena itu, Yos yang juga Ketua Forum Jurnalis Jakarta menegaskan sudah banyak kelompok yang meminta untuk beraliansi untuk sama2 memperjuangkan kepentingan masyarakat.

"Kita minta Polri dan Kejaksaan turun tangan mengatasi persoalan kartel pesawat ini. Kasihan rakyat, mau lebaran. Belum lagi anak2 sekolah yang mau menghadapi liburan panjang," ucapnya.

Ditambahkan Yos lagi, banyak pelaku pariwisata juga resah dengan mahalnya tiket pesawat ini.

"Banyak hotel yang sepi di sejumlah daerah wisata. Akhirnya perekonomian jeblok. Klo KPPU belum bisa menyelesaikan masalah ini, kita akan moblisasi massa besar-besaran," demikian Yos.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya