Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Yos Desak Polri Dan Kejaksaan Periksa Kartel Tiket Pesawat

MINGGU, 12 MEI 2019 | 12:36 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Harga tiket pesawat yang  tinggi tidak dapat dipungkiri sangat mengganggu masyarakat. Apalagi rakyat Indonesia sedang bersiap menghadapi mudik lebaran.

Ironisnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selalu berdalih kekurangan bukti adanya kartel pesawat. Aliansi Rakyat mengancam akan memobilisasi massa jika KPPU tidak pro rakyat. Mereka juga meminta Polri turun tangan mengatasi masalah kartel pesawat.

Koordinator Aliansi Rakyat Anti Kartel Tiket Pesawat, Akhmad Yuslizar, meyakini adanya kartel pesawat bukan sekadar dugaan.


“Sederhana saja, tiket ke Singapura dan Batam berbedanya bisa 3 x lipat. Cek saja harga tiket pesawat di berbagai situs penjualan pesawat online," tandas Yos sapaan akrabnya.

Dua maskapai penerbangan RI, Garuda Indonesia dan Lion Air Group dinilai melakukan praktik duopoli dan kartel karena menguasai pasar di Indonesia.

Dugaan kartel tiket pesawat sebelumnya menyeruak lantaran makin sedikitnya pemain besar di industri ini sehingga menimbulkan risiko konkalikong antar pemain untuk bersepakat mengatur harga.

"Kita lihat KPPU juga tidak serius menyelesaikan tugasnya. Sudah sejak Januari, mereka selalu beralasan belum menemukan bukti yang serius," tandasnya.

Karena itu, Yos yang juga Ketua Forum Jurnalis Jakarta menegaskan sudah banyak kelompok yang meminta untuk beraliansi untuk sama2 memperjuangkan kepentingan masyarakat.

"Kita minta Polri dan Kejaksaan turun tangan mengatasi persoalan kartel pesawat ini. Kasihan rakyat, mau lebaran. Belum lagi anak2 sekolah yang mau menghadapi liburan panjang," ucapnya.

Ditambahkan Yos lagi, banyak pelaku pariwisata juga resah dengan mahalnya tiket pesawat ini.

"Banyak hotel yang sepi di sejumlah daerah wisata. Akhirnya perekonomian jeblok. Klo KPPU belum bisa menyelesaikan masalah ini, kita akan moblisasi massa besar-besaran," demikian Yos.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Jumat, 13 November 2026 | 14:32

Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Terbaik di Asia pada WTM London 2026

Jumat, 13 November 2026 | 14:18

Sidak Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 24 Warga Binaan Positif Narkoba

Jumat, 13 November 2026 | 14:15

Sore Ini Prabowo akan Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pergantian Wapres Jadi Kompetisi Elite Politik

Jumat, 13 November 2026 | 13:42

Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Konser Guns N’ Roses dan BTS Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata Jakarta

Jumat, 13 November 2026 | 13:20

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796 Triliun, DJP Masih Kejar Rp514 Triliun

Jumat, 13 November 2026 | 13:07

Selengkapnya