Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Yos Desak Polri Dan Kejaksaan Periksa Kartel Tiket Pesawat

MINGGU, 12 MEI 2019 | 12:36 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Harga tiket pesawat yang  tinggi tidak dapat dipungkiri sangat mengganggu masyarakat. Apalagi rakyat Indonesia sedang bersiap menghadapi mudik lebaran.

Ironisnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selalu berdalih kekurangan bukti adanya kartel pesawat. Aliansi Rakyat mengancam akan memobilisasi massa jika KPPU tidak pro rakyat. Mereka juga meminta Polri turun tangan mengatasi masalah kartel pesawat.

Koordinator Aliansi Rakyat Anti Kartel Tiket Pesawat, Akhmad Yuslizar, meyakini adanya kartel pesawat bukan sekadar dugaan.


“Sederhana saja, tiket ke Singapura dan Batam berbedanya bisa 3 x lipat. Cek saja harga tiket pesawat di berbagai situs penjualan pesawat online," tandas Yos sapaan akrabnya.

Dua maskapai penerbangan RI, Garuda Indonesia dan Lion Air Group dinilai melakukan praktik duopoli dan kartel karena menguasai pasar di Indonesia.

Dugaan kartel tiket pesawat sebelumnya menyeruak lantaran makin sedikitnya pemain besar di industri ini sehingga menimbulkan risiko konkalikong antar pemain untuk bersepakat mengatur harga.

"Kita lihat KPPU juga tidak serius menyelesaikan tugasnya. Sudah sejak Januari, mereka selalu beralasan belum menemukan bukti yang serius," tandasnya.

Karena itu, Yos yang juga Ketua Forum Jurnalis Jakarta menegaskan sudah banyak kelompok yang meminta untuk beraliansi untuk sama2 memperjuangkan kepentingan masyarakat.

"Kita minta Polri dan Kejaksaan turun tangan mengatasi persoalan kartel pesawat ini. Kasihan rakyat, mau lebaran. Belum lagi anak2 sekolah yang mau menghadapi liburan panjang," ucapnya.

Ditambahkan Yos lagi, banyak pelaku pariwisata juga resah dengan mahalnya tiket pesawat ini.

"Banyak hotel yang sepi di sejumlah daerah wisata. Akhirnya perekonomian jeblok. Klo KPPU belum bisa menyelesaikan masalah ini, kita akan moblisasi massa besar-besaran," demikian Yos.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya