Berita

Mahathir Mohamad/Net

Dunia

Tun Mahathir: Tidak Ada Pemimpin Di Malaysia Yang Bebas Kritik!

JUMAT, 10 MEI 2019 | 19:28 WIB | LAPORAN:

Perdana Menteri Malaysia DR. Mahathir Mohamad menyayangkan penangkapan terhadap seorang pegiat media sosial di negaranya yang dituduh melakukan kritikan dan penghinaan terhadap Tunku Mahkota Johor.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Tun Mahathir dalam unggahannya di Twitter, Jumat (10/5). Ia menegaskan, siapapun yang menjadi pemimpin harus siap untuk dikritik rakyat.  

"Saya mendapat informasi bahwa pihak berwenang telah menangkap seorang pegiat media sosial tadi malam (kemarin, red). Seperti yang saya tekankan sebelumnya, tidak ada pemimpin di Malaysia ini yang bebas dari kritik," tulis Tun Mahathir.


Tun Mahathir menambahkan, rakyat sangat dipersilahkan untuk melontarkan kritik yang diperlukan kepada pemimpin. Menurutnya, kritikan tersebut sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dalam sebuah tataran demokrasi.

"Kecuali untuk ancaman, pencemaran nama baik, atau penghinaan terhadap penguasa, pemimpin mana pun dapat dikritik tanpa menyebabkan hak rakyat untuk bersuara," imbuhnya.

"Saya merasa kesal dengan penangkapan pegiat media sosial tersebut," tegasnya.

Dilansir dari media setempat, kasus ini bermula ketika Kepolisian Johor mencium nada penghinaan dalam tulisan pegiat media sosial dan penulis kreatif, Firdaus Abdillah Hamzah kepada Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim.

Oleh karenanya, Kepolisian melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Abdillah Hamzah pada Kamis (9/5) kemarin waktu setempat.

Namun kemudian, Ketua Kepolisian Johor Datuk Mohd Khalil Kader Mohd menyebut Abdillah Hamzah kini telah dibebaskan.

"Tersangka telah diberikan jaminan polisi pada 10 Mei 2019 setelah tindakan polisi terhadap tersangka dieksekusi," katanya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya