Berita

Kunjungan Komite I DPD/Net

Penutupan Situng Justru Berbahaya Bagi Demokrasi

RABU, 08 MEI 2019 | 22:24 WIB | LAPORAN:

 Rombongan Komite I DPD RI meninjau langsung Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (8/5).

Hasilnya, mereka tidak menemukan indikasi upaya KPU secara sengaja menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berkontestasi dalam Pemilu Serentak 2019. Kalaupun ada kesalahan input data, persentasenya tidak lebih dari 0,05 persen.

Atas alasan itu, rombongan Komite I DPD RI bersepakat untuk mendukung terus keberadaan Situng KPU karena memang tidak ada alasan untuk menutup.

“Situng adalah bukti komitmen KPU terhadap transparansi publik,” tegas Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani yang memimpin rombongan tersebut.

Benny menjelaskan bahwa masalah isu-isu yang berkembang di media tentang Situng dan adanya indikasi bahwa seolah-olah sistem tersebut didesain untuk memenangkan kepentingan pihak tertentu adalah tidak benar.

“Melalui kunjungan kami ke KPU bahkan ditunjukkan langsung oleh Ketua KPU dalam penggunaan Situng sebagai semangat transparansi keterbukaan ke masyarakat dan punya hak kontrol. Setelah melihat sendiri kami diyakinkan bahwa Situng KPU zero persen digunakan untuk keuntungan pihak tertentu," tegasnya.

Justru menurut pendapat senator dari Sulut ini, pihak-pihak yang meminta menutup Situng akan membahayakan demokrasi karena menghilangkan hal kontrol publik terhadap informasi perhitungan suara.

Apalagi, Situng bukan menjadi hasil resmi. Melainkan sebatas panduan dan asas keterbukaan. Adapun hasil resmi tetap menunggu sampai tahapan hitung manual selesai.

Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan bahwa Situng KPU sudah digunakan sejak pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Sehingga bukan merupakan sistem yang baru meski selalu ada perbaruan dalam setiap periode pelaksanaan.

“Sekali lagi kami jelaskan Situng bukanlah hasil resmi, hanya sebagai informasi, hasil resmi adalah perhitungan secara manual berjenjang sesuai tahapan sampai diumumkan 35 hari setelah pelaksanaan pemilu sesuai UU, kami bekerja independen tanpa intervensi demi jalannya demokrasi di Indonesia,” pungkasnya.
     
Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Wakil Ketua Komite I Jacob Esau Komigi, Fachrul razi, Anggota Komite I Badikenita Sitepu, Eni Sumarni, Sofwat Hadi, Syafrudin Atasoge, dan Muhammad Idris.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya