Berita

Massa aksi KMP/Net

Hukum

KPK Harus Responsif, Segera Pecat Penyidik Yang Berafiliasi Partai Politik

SELASA, 07 MEI 2019 | 16:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Massa aksi yang mengatasnamakan diri sebagai Korps Merah Putih (KMP) mendesak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memecat Novel Baswedan sebagai penyidik.

Alasannya, Novel diduga sudah melanggar peraturan dan etika di lembaga antirasuah, yaitu disebut-sebut dekat dengan salah satu partai politik.

"KPK harus responsif, sekarang sudah banyak desakan rakyat bahwa Novel harus dipecat karena sudah berpolitik," kata Koordinator KMP, Mas Latu di halaman Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/5).


Pihaknya mempertanyakan alasan KPK yang terkesan mengistimewakan Novel. Sebab tidak pernah dilayangkan teguran apalagi sanski tegas. Padahal, sudah berulang kali Novel bersinggungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan politik.

Mulai dari disebut akan dicalonkan sebagai Jaksa Agung jika Prabowo-Sandi menang Pilpres. Hingga foto bersama pendukung Prabowo-Sandi sembari mengacungkan pose dua jari. Dan yang paling heboh, Nivel disebut-sebut dekat dengan Partai Gerindra.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengklaim Novel memiliki kedekatan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Bahkan Wakil Ketua Umum Gerindra lainnya Arief Puyuono menyebut Novel sebagai "orang kita".

Dalam aksi KMP, mereka menyerahkan seekor ayam betina ke KPK. Hal ini sebagai simbol meminta KPK agar bertindak berani bagaikan macan jangan seperti ayam.

"KPK ini terkesan lebih takut Novel ketimbang amarah rakyat. Siapakah Novel ini sehingga KPK sampai tidak berani memprosesnya," ujar Mas Latu.

Ditambahkan, saat ini marwah KPK sedang berada di ujung tanduk. KPK dipandang terseret dalam pusaran politik praktis. Bahkan dari semua tindak tanduk politik yang bersingungan dengan Novel, mulai membuat rakyat pesimis dengan kinerja KPK.

Oleh Novel, semua tuduhan itu sudah dibantah. Menurutnya, jika ada tuduhan seperti itu, sama saja menghina KPK tidak berintegritas.

Dijelaskannya, semua pihak yang bekerja di KPK saling melengkapi dan saling mengawasi. Tidak ada satu bidang kerja yang membawahi semua pekerjaan. Akibatnya, mustahil jika ada satu orang yang menyetir penanganan suatu perkara tertentu.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya