Berita

Massa aksi KMP/Net

Hukum

KPK Harus Responsif, Segera Pecat Penyidik Yang Berafiliasi Partai Politik

SELASA, 07 MEI 2019 | 16:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Massa aksi yang mengatasnamakan diri sebagai Korps Merah Putih (KMP) mendesak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memecat Novel Baswedan sebagai penyidik.

Alasannya, Novel diduga sudah melanggar peraturan dan etika di lembaga antirasuah, yaitu disebut-sebut dekat dengan salah satu partai politik.

"KPK harus responsif, sekarang sudah banyak desakan rakyat bahwa Novel harus dipecat karena sudah berpolitik," kata Koordinator KMP, Mas Latu di halaman Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/5).

Pihaknya mempertanyakan alasan KPK yang terkesan mengistimewakan Novel. Sebab tidak pernah dilayangkan teguran apalagi sanski tegas. Padahal, sudah berulang kali Novel bersinggungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan politik.

Mulai dari disebut akan dicalonkan sebagai Jaksa Agung jika Prabowo-Sandi menang Pilpres. Hingga foto bersama pendukung Prabowo-Sandi sembari mengacungkan pose dua jari. Dan yang paling heboh, Nivel disebut-sebut dekat dengan Partai Gerindra.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengklaim Novel memiliki kedekatan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Bahkan Wakil Ketua Umum Gerindra lainnya Arief Puyuono menyebut Novel sebagai "orang kita".

Dalam aksi KMP, mereka menyerahkan seekor ayam betina ke KPK. Hal ini sebagai simbol meminta KPK agar bertindak berani bagaikan macan jangan seperti ayam.

"KPK ini terkesan lebih takut Novel ketimbang amarah rakyat. Siapakah Novel ini sehingga KPK sampai tidak berani memprosesnya," ujar Mas Latu.

Ditambahkan, saat ini marwah KPK sedang berada di ujung tanduk. KPK dipandang terseret dalam pusaran politik praktis. Bahkan dari semua tindak tanduk politik yang bersingungan dengan Novel, mulai membuat rakyat pesimis dengan kinerja KPK.

Oleh Novel, semua tuduhan itu sudah dibantah. Menurutnya, jika ada tuduhan seperti itu, sama saja menghina KPK tidak berintegritas.

Dijelaskannya, semua pihak yang bekerja di KPK saling melengkapi dan saling mengawasi. Tidak ada satu bidang kerja yang membawahi semua pekerjaan. Akibatnya, mustahil jika ada satu orang yang menyetir penanganan suatu perkara tertentu.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya