Berita

Massa aksi KMP/Net

Hukum

KPK Harus Responsif, Segera Pecat Penyidik Yang Berafiliasi Partai Politik

SELASA, 07 MEI 2019 | 16:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Massa aksi yang mengatasnamakan diri sebagai Korps Merah Putih (KMP) mendesak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memecat Novel Baswedan sebagai penyidik.

Alasannya, Novel diduga sudah melanggar peraturan dan etika di lembaga antirasuah, yaitu disebut-sebut dekat dengan salah satu partai politik.

"KPK harus responsif, sekarang sudah banyak desakan rakyat bahwa Novel harus dipecat karena sudah berpolitik," kata Koordinator KMP, Mas Latu di halaman Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/5).


Pihaknya mempertanyakan alasan KPK yang terkesan mengistimewakan Novel. Sebab tidak pernah dilayangkan teguran apalagi sanski tegas. Padahal, sudah berulang kali Novel bersinggungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan politik.

Mulai dari disebut akan dicalonkan sebagai Jaksa Agung jika Prabowo-Sandi menang Pilpres. Hingga foto bersama pendukung Prabowo-Sandi sembari mengacungkan pose dua jari. Dan yang paling heboh, Nivel disebut-sebut dekat dengan Partai Gerindra.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengklaim Novel memiliki kedekatan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Bahkan Wakil Ketua Umum Gerindra lainnya Arief Puyuono menyebut Novel sebagai "orang kita".

Dalam aksi KMP, mereka menyerahkan seekor ayam betina ke KPK. Hal ini sebagai simbol meminta KPK agar bertindak berani bagaikan macan jangan seperti ayam.

"KPK ini terkesan lebih takut Novel ketimbang amarah rakyat. Siapakah Novel ini sehingga KPK sampai tidak berani memprosesnya," ujar Mas Latu.

Ditambahkan, saat ini marwah KPK sedang berada di ujung tanduk. KPK dipandang terseret dalam pusaran politik praktis. Bahkan dari semua tindak tanduk politik yang bersingungan dengan Novel, mulai membuat rakyat pesimis dengan kinerja KPK.

Oleh Novel, semua tuduhan itu sudah dibantah. Menurutnya, jika ada tuduhan seperti itu, sama saja menghina KPK tidak berintegritas.

Dijelaskannya, semua pihak yang bekerja di KPK saling melengkapi dan saling mengawasi. Tidak ada satu bidang kerja yang membawahi semua pekerjaan. Akibatnya, mustahil jika ada satu orang yang menyetir penanganan suatu perkara tertentu.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

UPDATE

Rudi Margono Isi Kursi Jampidsus Menggantikan Febrie Adriansyah

Sabtu, 11 Juli 2026 | 14:24

Pembiayaan Tembus Rp10 T, Laba Bank Mega Syariah Naik 17,56 Persen di Semester I-2026

Sabtu, 11 Juli 2026 | 14:24

Profil Etik Suryani Bupati Sukoharjo yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 11 Juli 2026 | 14:20

Ini Alasan KPK Batal Ikut Konferensi Pers Polda soal Perkara yang Menyeret Jampidsus

Sabtu, 11 Juli 2026 | 14:04

Jakarta Jadi Kota Termahal ke-21 di Dunia pada 2026

Sabtu, 11 Juli 2026 | 13:42

Inggris Siapkan Bonus Fantastis Jika Juara Piala Dunia 2026

Sabtu, 11 Juli 2026 | 13:37

Saham SK Hynix Melonjak 13 Persen Saat Debut di Nasdaq

Sabtu, 11 Juli 2026 | 13:31

Komisi III DPR Soroti Kasus Korupsi Batu Bara dan Isu Mundurnya Jampidsus

Sabtu, 11 Juli 2026 | 13:16

Biarkan Kortas Polri Usut Dugaan TPPU Jampidsus Tanpa Intervensi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 13:00

Jumlah Investor BBTN Kembali Melonjak per Juni 2026, Akhiri Tren Penurunan Dua Bulan

Sabtu, 11 Juli 2026 | 12:51

Selengkapnya