Berita

Refly Harun/Net

Politik

Refly Harun: Jangan Sampai Demokrasi Kita Mundur Karena Gagal Mengelola

SELASA, 07 MEI 2019 | 14:14 WIB | LAPORAN:

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengingatkan semua pihak agar menjaga kondusivitas demokrasi di Tanah Air.

Demokrasi di negeri ini, sebutnya, dicapai dengan susah payah, bahkan dengan aliran darah. Oleh karenanya, Refly mewanti-wanti jangan sampai demokrasi ini mundur ke belakang.

Apalagi, kemunduran itu terjadi akibat dari kegagalan yang dilakukan oleh para pengelola demokrasi, dalam hal ini negara.


"Demokrasi yang sudah dicapai dengan berdarah-darah ini, jangan sampai setback hanya karena kita gagal mengelolanya, atau gagal memperingatkan mereka yang mengelolanya," tulis Refly di akun Twitter pribadinya, @ReflyHZ, Selasa (7/5).

Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi ini tidak menjelaskan arah dari cuitannya.

Namun, masyarakat dunia maya (netizen) menghubungkan cuitan Refly dengan wacana pemerintah yang akan menutup media sosial 'pelanggar hukum'.

Diketahui, wacana tersebut digulirkan oleh Menko Polhukam Wiranto pada Senin, (6/5) kemarin. Wiranto menyebutkan, pihaknya akan membentuk Tim Hukum Nasional yang bertugas mengawasi omongan, tindakan dan pemikiran para tokoh, serta akan menindak tegas jika melakukan pelanggaran.

Wacana tersebut lantas menimbulkan polemik. Banyak pihak menyebut langkah pemerintah itu sebagai cerminan otoritarian dan memberantas kebebasan. Tak sedikit pula yang kemudian menilai wacana itu tanda rezim berkuasa saat ini sama seperti masa Orde Baru.

"Coba Prof @ReflyHZ kontak Menkopolhukam @wiranto1947, sampaikan ide-ide dan narasi hukum kepadanya, barangkali jadi solusi, terima kasih," tulis @Sabhana9 mengomentari cuitan Refly.

"Jangan sampai seperti Orba dulu, apa-apa karena beda pikiran atau pendapat malah diasingkan, distigmatisasi. Kita perlu kritik supaya tidak melenceng," timpal @Dahef6.

Selain mengaitkan cuitan Refly dengan wacana Wiranto, netizen juga mengaitkannya dengan proses pemilihan umum yang diduga banyak kecurangan.

"KPU dan Bawaslu netral selesai urusan. KPU dan Bawaslu berat sebelah rakyat Akan murka. Sederhana tapi mereka dibikin rumit dan diarahkan berdarah-darah," tulis @HendroP90921707.

"Sepertinya pemilu yang akan datang sepi pemilih. Pemilu hanya angin surga. Basa-basi agar masyarakat merasa diberi hak suara. Kenyataannya? Salah input. Suara rakyat nggak dihargai. Jangan salahkan kami kalau males ikut pemilu lagi," timpal @JKrisba.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya