Berita

Diskusi KPK/RMOL

Hukum

Tim Independen Dinilai Tepat Atasi Gejolak Di Internal KPK

SENIN, 06 MEI 2019 | 21:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Gejolak yang terjadi di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera disikapi oleh pimpinan KPK. Pasalnya, apabila didiamkan hal tersebut akan terus menjadi bola liar di tengah masyarakat.

Hal itu diungkapkan Pakar Hukum dari Universitas Nasional (UNAS) Umar Husin di sela-sela acara diskusi publik bertajuk "Penyidik Independen, Awal Gesekan KPK Vs Polri dan Kejaksaan" di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin (6/5).

"Yang menjadi masalah kalau akibat gesekan ini kalau menjadi kontraproduktif. Nah pimpinan-pimpinannya harus bersinergi, jangan pura-pura tidak tahu. Kalau berlindung dari kekacauan yang ada maka ini bahaya. Jadi, kuncinya ada di pucuk pimpinan," kata Umar.


Di tempat yang sama, Direktur Center for Baughet Analysis Uchok Sky Khadafi mengatakan, untuk menghentikan gejolak yang terjadi di internal lembaga antirasuah itu harus dibentuk penyidik independen untuk KPK.

Bahkan, lanjut Kadafi, tidak hanya penyidik yang mesti independen tetapi pimpinannya juga harus independen.

"Bukan hanya penyidik yang harus independen. Menurut saya Komisioner KPK-nya juga harus independen. Kedepan rekrutmen harus jelas," kata Ucok Sky Kadafi.

Sementara, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Fikar Hajar menilai gejolak yang terjadi bisa saja dipicu oleh faktor psikologis. Menurut dia, penyidik Polri maupun Jaksa yang telah lebih dahulu sebelum KPK ada bisa saja menjadi faktor pemicu itu.

"Menurut saya, gejolak (ini) timbul karena dipengaruhi faktor psikologis. Padahal sederhana saja, semuanya berbuat demi kebaikan. Fastabiqul Khairat saja seharusnya," demikian Fikar menambahkan.

Hadir dalam acara tersebut, Pakar Hukum dari Universitas Nasional (UNAS) Umar Husin, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Fikar Hajar dan Direktur Center for Baughet Analysis Uchok Sky Khadafi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya