Berita

Diskusi KPK/RMOL

Hukum

Tim Independen Dinilai Tepat Atasi Gejolak Di Internal KPK

SENIN, 06 MEI 2019 | 21:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Gejolak yang terjadi di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera disikapi oleh pimpinan KPK. Pasalnya, apabila didiamkan hal tersebut akan terus menjadi bola liar di tengah masyarakat.

Hal itu diungkapkan Pakar Hukum dari Universitas Nasional (UNAS) Umar Husin di sela-sela acara diskusi publik bertajuk "Penyidik Independen, Awal Gesekan KPK Vs Polri dan Kejaksaan" di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin (6/5).

"Yang menjadi masalah kalau akibat gesekan ini kalau menjadi kontraproduktif. Nah pimpinan-pimpinannya harus bersinergi, jangan pura-pura tidak tahu. Kalau berlindung dari kekacauan yang ada maka ini bahaya. Jadi, kuncinya ada di pucuk pimpinan," kata Umar.


Di tempat yang sama, Direktur Center for Baughet Analysis Uchok Sky Khadafi mengatakan, untuk menghentikan gejolak yang terjadi di internal lembaga antirasuah itu harus dibentuk penyidik independen untuk KPK.

Bahkan, lanjut Kadafi, tidak hanya penyidik yang mesti independen tetapi pimpinannya juga harus independen.

"Bukan hanya penyidik yang harus independen. Menurut saya Komisioner KPK-nya juga harus independen. Kedepan rekrutmen harus jelas," kata Ucok Sky Kadafi.

Sementara, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Fikar Hajar menilai gejolak yang terjadi bisa saja dipicu oleh faktor psikologis. Menurut dia, penyidik Polri maupun Jaksa yang telah lebih dahulu sebelum KPK ada bisa saja menjadi faktor pemicu itu.

"Menurut saya, gejolak (ini) timbul karena dipengaruhi faktor psikologis. Padahal sederhana saja, semuanya berbuat demi kebaikan. Fastabiqul Khairat saja seharusnya," demikian Fikar menambahkan.

Hadir dalam acara tersebut, Pakar Hukum dari Universitas Nasional (UNAS) Umar Husin, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Fikar Hajar dan Direktur Center for Baughet Analysis Uchok Sky Khadafi.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

UPDATE

Rudi Margono Isi Kursi Jampidsus Menggantikan Febrie Adriansyah

Sabtu, 11 Juli 2026 | 14:24

Pembiayaan Tembus Rp10 T, Laba Bank Mega Syariah Naik 17,56 Persen di Semester I-2026

Sabtu, 11 Juli 2026 | 14:24

Profil Etik Suryani Bupati Sukoharjo yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 11 Juli 2026 | 14:20

Ini Alasan KPK Batal Ikut Konferensi Pers Polda soal Perkara yang Menyeret Jampidsus

Sabtu, 11 Juli 2026 | 14:04

Jakarta Jadi Kota Termahal ke-21 di Dunia pada 2026

Sabtu, 11 Juli 2026 | 13:42

Inggris Siapkan Bonus Fantastis Jika Juara Piala Dunia 2026

Sabtu, 11 Juli 2026 | 13:37

Saham SK Hynix Melonjak 13 Persen Saat Debut di Nasdaq

Sabtu, 11 Juli 2026 | 13:31

Komisi III DPR Soroti Kasus Korupsi Batu Bara dan Isu Mundurnya Jampidsus

Sabtu, 11 Juli 2026 | 13:16

Biarkan Kortas Polri Usut Dugaan TPPU Jampidsus Tanpa Intervensi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 13:00

Jumlah Investor BBTN Kembali Melonjak per Juni 2026, Akhiri Tren Penurunan Dua Bulan

Sabtu, 11 Juli 2026 | 12:51

Selengkapnya