Berita

Massa aksi SRP2H/Net

Hukum

Tuntutan Aksi, Singkirkan Orang Internal Yang Ingin Kuasai KPK Bak Kerajaan

JUMAT, 03 MEI 2019 | 16:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Massa aksi yang tergabung dalam Suara Rakyat Peduli Penegakan Hukum (SRP2H) kembali berunjuk rasa mengepung Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/5).

Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk besar di antaranya bertuliskan, "Kembalikan Marwah KPK", "KPK Semakin Kronis, Jangan Jadikan KPK sebagai Kerajaan! Agus Rahardjo Cs Jangan Mau Di Setir Wadah Pegawai KPK", dan "Awas Banyak Iblis Ingin Kuasai KPK!! Rakyat Minta Agus Rahardjo Cs Singkirkan Internal KPK yang Ingin Kuasai KPK Bak Kerajaan".

Aksi kalai ini, SRP2H mendesak KPK tidak berpolitik praktis dan bersikap netral. Hal ini dipertegas karena diduga penyidik senior KPK Novel Baswedan berafiliasi dengan salah satu partai politik.

"Kami ingin mengedepankan marwah pemberantasan korupsi secara konsisten. Kami siap menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan KPK dari pengaruh pihak tertentu," kata Koordinator SRP2H, Gardi di halaman Gedung KPK.

Mereka juga menyesalkan adanya oknum KPK yang ingin menyingkirkan sosok penyidik yang profesional dari Polri. Padahal sang penyidik sudah bekerja sesuai koridor mengembalikan marwah KPK itu.

Bahkan keberhasilan yang diraih KPK tidak terlepas dari kontribusi para penyelidik dan penyidik sumber Polri yang sah menurut KUHAP dan UU KPK, dan telah menjadi pioner dan pendahulu yang mengawal dan membantu membesarkan KPK dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pimpinan KPK diminta tidak meninggalkan warisan buruk dengan menafikan dan mengubah sejarah keterlibatan, dedikasi dan kontribusi positif penyelidik dan penyidik asal atau eks Polri demi kebesaran dan keberhasilan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

"Janganlah menghalalkan segala cara hanya untuk menguasai lembaga KPK, KPK bukan milik kalian tapi milik rakyat," pungkas Gardi.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya