Berita

Massa aksi SRP2H/Net

Hukum

Tuntutan Aksi, Singkirkan Orang Internal Yang Ingin Kuasai KPK Bak Kerajaan

JUMAT, 03 MEI 2019 | 16:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Massa aksi yang tergabung dalam Suara Rakyat Peduli Penegakan Hukum (SRP2H) kembali berunjuk rasa mengepung Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/5).

Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk besar di antaranya bertuliskan, "Kembalikan Marwah KPK", "KPK Semakin Kronis, Jangan Jadikan KPK sebagai Kerajaan! Agus Rahardjo Cs Jangan Mau Di Setir Wadah Pegawai KPK", dan "Awas Banyak Iblis Ingin Kuasai KPK!! Rakyat Minta Agus Rahardjo Cs Singkirkan Internal KPK yang Ingin Kuasai KPK Bak Kerajaan".

Aksi kalai ini, SRP2H mendesak KPK tidak berpolitik praktis dan bersikap netral. Hal ini dipertegas karena diduga penyidik senior KPK Novel Baswedan berafiliasi dengan salah satu partai politik.


"Kami ingin mengedepankan marwah pemberantasan korupsi secara konsisten. Kami siap menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan KPK dari pengaruh pihak tertentu," kata Koordinator SRP2H, Gardi di halaman Gedung KPK.

Mereka juga menyesalkan adanya oknum KPK yang ingin menyingkirkan sosok penyidik yang profesional dari Polri. Padahal sang penyidik sudah bekerja sesuai koridor mengembalikan marwah KPK itu.

Bahkan keberhasilan yang diraih KPK tidak terlepas dari kontribusi para penyelidik dan penyidik sumber Polri yang sah menurut KUHAP dan UU KPK, dan telah menjadi pioner dan pendahulu yang mengawal dan membantu membesarkan KPK dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pimpinan KPK diminta tidak meninggalkan warisan buruk dengan menafikan dan mengubah sejarah keterlibatan, dedikasi dan kontribusi positif penyelidik dan penyidik asal atau eks Polri demi kebesaran dan keberhasilan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

"Janganlah menghalalkan segala cara hanya untuk menguasai lembaga KPK, KPK bukan milik kalian tapi milik rakyat," pungkas Gardi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya