Kembalikan Deputi Penindakan Ke Polri, KPK Dinilai Penuh Intrik

Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane menanggapi rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hendak mengembalikan Deputi Penindakan Irjen Firli ke Polri.

Neta berpendapat, rencana itu menegaskan gambaran lembaga antirasuah yang penuh dengan manuver politik dari oknum di internal. Hal itu diakuinya justru akan semakin membuka lebar jarak dengan kepolisian.

"Ini sangat tidak sehat dan terkesan pimpinan KPK kalah oleh manuver pihak tertentu di internal KPK," katanya dalam siaran pers yang diterima wartawan, Selasa (30/4).
Parahnya, Neta melihat berbagai intrik dan manuver  yang terjadi makin menunjukkan seakan-akan para pimpinan KPK tidak berdaya.

Parahnya, Neta melihat berbagai intrik dan manuver  yang terjadi makin menunjukkan seakan-akan para pimpinan KPK tidak berdaya.

"Para pimpinan KPK seperti anak kos yang tidak mengakar di KPK. Padahal para pimpinan KPK dipilih dari hasil seleksi yang ketat dengan biaya negara," lanjutnya.

Rencana pengembalian Deputi Penindakan itu mencuat ke publik setelah adanya surat terbuka yang ditandatangani sejumlah orang. Terkait itu, Neta menuntut pimpinan KPK untuk menjelaskan.

"Apakah pengembalian ini adalah gambaran bahwa Direktur Penindakan tersebut merupakan 'biang masalah' konflik internal KPK, atau justru para Pimpinan KPK tidak berdaya menghadapi manuver dan tekanan pihak tertentu di internal KPK," ujarnya.

Maka dari itu, dia pun mendesak DPR RI, khususnya Komisi III yang berfungsi mengawasi kinerja KPK untuk memanggil semua pimpinan KPK. Hal itu agar publik melalui DPR mendapatkan penjelasan terperinci.

"Bagaimana mungkin KPK yang penuh intrik politik dan cakar-cakaran di internalnya bisa diharapkan memberantas korupsi dengan benar," pungkasnya.