Berita

Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof. M. Din Syamsuddin/Net

Politik

PILPRES 2019

Din Syamsuddin: Pemimpin Yang Tampil Dengan Kecurangan Akan Membawa Musibah Berkepanjangan

SELASA, 30 APRIL 2019 | 18:17 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Berdasarkan konstitusi asas Pemilu adalah jujur, adil, transparan dan akuntabel. Maka KPU sebagai penyelenggara harus memastikan proses penghitungan suara dan penetapan hasil berlangsung berdasarkan asas tersebut, khususnya jujur dan adil.

"Jika KPU tidak berlaku jujur dan adil maka Pemilu atau Pilpres 2019 akan mengalami cacat konstitusional," kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof. M. Din Syamsuddin, Selasa (30/4).

Jelas Din, berbagai laporan atau pengaduan tentang kecurangan harus ditabayunkan, yakni diverifikasi atau dijernihkan.


"Jika laporan kecurangan tersebut tidak terbukti maka itu merupakan fitnah, namun jika terbukti ada kecurangan maka itu adalah musibah atau malapetaka dalam kehidupan kebangsaan kita," ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

"Pemimpin yang tampil dengan fitnah akan menimbulkan fitnah berkelanjutan, dan pemimpin yang tampil dengan musibah kecurangan akan membawa musibah berkepanjangan bagi bangsa dan negara," lanjut Din.

Kepada segenap keluarga besar bangsa, lanjut Din, perebutan takhta telah menimbulkan silang sengketa di antara kita. Maka jangan biarkan silang sengketa memecahbelah persaudaraan. Mari selesaikan silang sengketa secara jujur dan adil, dan jangan ada dusta.

Terakhir, Din mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayat oleh imam Bukhari dan Muslim. "Alaikum bi al-shidqi fainna al-shidqa yahdi ila al-birr wa al-birr yahdy ila al-jannah, wa iyyakum wa al-kadziba fa inna al-kadziba yahdi ila al-fujuri wa al-fujur yahdi ila al-nar".

Artinya, tegakkanlah kejujuran (dan keadilan), karena kejujuran dan keadilan membawa kebenaran dan kebenaran mengantarkan ke surga. Hindarilah kebohongan (termasuk kecurangan) karena kebohongan dan kecurangan membawa keburukan dan keburukan mengantarkan ke neraka).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya