Berita

Monas Jakarta/Net

Politik

Masih Fokus Penghitungan Suara, Wacana Pemindahan Ibukota Sebaiknya Dibahas Setelah Pemilu

SELASA, 30 APRIL 2019 | 13:11 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Wacana pemindahan ibukota negara yang dalam empat tahun terakhir ini sempat beberapa kali mengemuka, kini dihadirkan kembali oleh Presiden Jokowi.

Setelah sempat diseriusi pada medio 2017 lalu, tetapi kemudian hilang begitu saja, kini wacana pemindahan ibukota mulai menghangat kembali.

Anggota DPD RI DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan, agar tidak terus hanya menjadi isu yang menarik diperbincangkan, pembahasan mengenai pemindahan ibukota baiknya ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Salah satunya dengan menggelar uji publik yang digelar setelah proses Pemilu 2019 selesai.


Fahira mengungkapkan, rakyat Indonesia harus dilibatkan sepenuhnya dalam rencana dan realisasi pemindahan ibukota. Oleh karena itu, mekanisme pelibatan yang tepat adalah dengan menggelar uji publik untuk menghimpun gagasan dari berbagai lapisan masyarakat termasuk pendapat para ahli dari berbagai bidang.

"Baiknya uji publik pemindahan ibukota ini digelar setelah semua proses Pemilu 2019 usai, agar rakyat bisa lebih konsentrasi memberi masukan dan gagasan. Selain itu, hasil uji publik ini akan menjadi mandat yang kuat kepada siapapun nanti yang menjadi Presiden untuk mengambil langkah-langkah konkret pemindahan ibukota. Saat ini, rakyat masih fokus mengawal proses penghitungan suara," paparnya, Selasa (30/4).

Menurut Fahira, dengan uji publik, rakyat dan para pemangku kepentingan dapat memahami substansi dan teknis gagasan pemindahan ibukota sehingga dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif. Dengan uji publik, semua sisi wacana pemindahan ibukota akan diuji, sehingga pemerintah menghasilkan rencana kerja yang sempurna.

"Kualitas dari niat dan gagasan Presiden Jokowi memindahkan ibukota kan harus diuji oleh publik. Bukan hanya soal dimana lokasi ibukota baru, tetapi juga hal-hal yang mendasar misalnya alasan rasional kenapa ibukota harus pindah hingga hal-hal prinsipil misalnya pembiayaan, jangka waktu pemindahan, dampak sosial, budaya, dan lingkungan dari pembangunan ibukota baru, dan lain sebagainya," pungkasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Yayasan Trisakti Teken MoU Garap 80 Hektare Lahan Jagung Hibrida

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:58

TNI AL Perkuat Diplomasi Maritim dalam Agenda Tahunan RSIS

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:31

Segudang Harapan dari Inggris, Prancis dan Swiss

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:13

Galeri Investasi FEB Unusia jadi Wadah Mahasiswa Melek Pasar Modal

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:45

Pesan Prabowo di WEF 2026 jadi Arah Baru Perdamaian Dunia

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:25

Bareskrim Bawa Banyak Dokumen Usai Geledah Kantor DSI

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:00

Fenomena Kuil Pemujaan Jabatan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 23:40

PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana

Sabtu, 24 Januari 2026 | 23:18

Konsisten Budaya Keselamatan, Kunci PTPN IV PalmCo Catat 23 Juta Jam Zero Accident

Sabtu, 24 Januari 2026 | 22:57

Presiden Prabowo Kembali Tiba di Tanah Air Bawa Komitmen Investasi Rp90 Triliun

Sabtu, 24 Januari 2026 | 22:33

Selengkapnya