Puluhan aktivis yang tergabung dalam Konsolidasi Mahasiswa Universitas Padjajaran (Unpad) menggelar aksi di depan kantor Bawaslu Jawa Barat, Selasa (30/4). Selain di Bawaslu, mereka juga akan menggelar aksi serupa di KPU Jabar dan DPRD Jabar. Konsolidasi Mahasiswa Unpad menilai, penyelenggaraan pemilu secara langsung di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 2004 hingga 2019. Namun harus diakui bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah yang terburuk.
Tahun 2019 adalah kali pertama penyelenggaraan pemilu legistlatif dan pemilu presiden secara serentak, hal ini dilakukan dengan asumsi dapat menghemat anggaran yang dikeluarkan untuk pemilu, yang memang tidak pernah sedikit. Akan tetapi pemerintah dan penyelenggara pemilu teryata gagal melakukan efisiensi anggaran. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI, pemilu 2014 menghabiskan anggaran sekitar Rp 15,62 triliun, sedangkan pemilu 2019 menghabiskan anggaran sekitar Rp 25,59 triliun.
Selain itu kenaikan anggaran penyelenggaraan pemilu yang hampir 50 persen tersebut, ternyata menghasilkan penyelenggara Pemilu yang sangat tidak profesional. Mulai dari simpang siur informasi mengenai dokumen A5 dan KTP elektronik sebagai syarat untuk bisa memilih di TPS, kendala-kendala teknis di banyak TPS karena kekurangan logistik hingga tingginya angka kematian petugas KPPS dalam proses pelaksanaan pemilu.
Repro
