Berita

PM Pakistan/Net

Dunia

Seragamkan Standar, Pemerintah Ambil alih 40 Ribu Madrasah

SELASA, 30 APRIL 2019 | 00:01 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pakistan berencana untuk mengambil kendali jaringan lebih dari 30 ribu madrasah di negara itu. Langkag itu diambil sebagai bagian dari upaya untuk mengarusutamakan sekolah-sekolah Islam dengan membawa mereka ke bawah kendali negara.

Memodernisasi pendidikan madrasah adalah masalah pelik di Pakistan. Pemerintah baru Pakistan menghadapi tekanan dari kekuatan global untuk bertindak terhadap kelompok-kelompok militan yang melakukan serangan di India dan Afghanistan.

Sedangkan bibit radikalisme kerap kali disalahkan pada madrasah yang memberikan pendidikan agama. Terlebih, madrasah memberikan layanan pendidikan bagi warga miskin Pakistan.


Pemerintah Pakistan sendiri telah berjanji untuk melakukan reformasi besar dalam pendidikan madrasah. Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan juga telah berjanji bahaa bangsa Asia Selatan itu tidak akan lagi mentolerir

Para pengkritik sistem pendidikan madrasah mengatakan bahwa anak-anak yang bersekolah di sana menghabiskan sebagian besar hari menghafal Al-Quran. Mereka sering tidak diperkenalkan dengan dunia modern. Bahkan beberapa madrasah bertindak sebagai tempat berkembang biaknya militan.

"Pemerintah Pakistan telah memutuskan bahwa madrasah ini akan diarusutamakan," kata jurubicara militer Pakistan, Jenderal Asif Ghafoor awal pekan ini.

"Pendidikan Islam akan terus diberikan tetapi tidak akan ada pidato kebencian," kata Ghafoor menambahkan.

Dia mengatakan bahwa sekolah-sekolah agama akan datang di bawah bidang pelayanan pendidikan dan memasukkan mata pelajaran lain ke dalam silabus mereka.

Ghafoor mengatakan Pakistan akan membayar madrasah dengan mengalihkan uang tunai ke pendidikan dari biaya operasi keamanan anti-terorisme.

Bulan lalu, pemerintah Pakistan mengumumkan telah mengambil kendali atas 182 sekolah agama dan menahan lebih dari 100 orang sebagai bagian dari dorongan terbesarnya terhadap kelompok-kelompok yang dilarang.

"Kami ingin mengakhiri kekerasan ekstremisme di Pakistan dan itu hanya akan terjadi ketika anak-anak kami memiliki pendidikan dan peluang yang sama," tambahnya seperti dimuat Reuters.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya