Berita

Novel baswedan dan amnesty international/RMOL

Hukum

Pemerintah Abai, Kasus Novel Baswedan Dibawa Ke Dunia Internasional

JUMAT, 26 APRIL 2019 | 15:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Amnesty International Amerika Serikat menemui Wadah Pegawai KPK dan berupaya membawa kasus penyiraman air keras yang menimpa Penyidik KPK, Novel Baswedan ke ranah Internasional.

Hal itu diungkapkan Manager Advokasi Asia Pasifik Amnesty International, Fransisco Bencosme kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan Jakarta, Jumat (26/4).

"Bahwa kedatangan Amnesti Internasional dari Amerika Serikat di sini adalah untuk membantu proses upaya penyelidikan independen terhadap kasus yang terjadi dan dialami oleh penyidik senior Novel Baswedan," kata Fransisco.


"Sebagai organisasi HAM internasional, kami berkomitmen untuk mendorong upaya penegakan hukum dan HAM. Dalam hal ini, kami punya akses terhadap para pengambil kebijakan di Amerika Serikat melalui jalur kongres di parlemen untuk mengarusutamakan apa yang dihadapi oleh KPK dan Novel Baswedan di Indonesia," sambungnya.

Bahkan, Fransisco menilai selama lima tahun era presiden Joko Widodo, pengawasan di sektor antikorupsi tidak terlihat wujud nyatanya. Terlebih, kata dia, kasus Novel terkesan diabaikan begitu saja.

"Ini menjadi satu langkah politik yang sangat mengkhawatirkan ketika Jokowi berkuasa selama 5 tahun. Bahwa komitmen untuk melakukan pengawasan di sektor antikorupsi tidak berhasil dilakukan," ujarnya.

Di tempat yang sama, Novel Baswedan berharap Amnesty International mampu memberikan daya gedor untuk mendesak pemerintah mengungkap kasusnya dan sejumlah serangan teror yang menimpa pegawai KPK lainnya.

"Tentunya saya berharap ke depan dari parlemen Amerika dan negara-negara lain yang terkait bisa membantu untuk mendesak pemerintah Indonesia menjadikan prioritas pengungkapan serangan kepada orang-orang KPK yang selama ini diabaikan. Itu betul-betul dilakukan karena membiarkan teror-teror yang terjadi," imbuh Novel.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya