Berita

Donald Trump/Net

Dunia

Demokrasi Indonesia Dilukai Kecurangan Pemilu, Donald Trump Didesak Turun Tangan

KAMIS, 25 APRIL 2019 | 19:02 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kelompok pakar demokrasi Indonesia yang tergabung dalam Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya (‘nBASIS) serta Istiqomah Mulya Foundation (IMF) meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump turun tangan dalam pemilu Indonesia 2019 ini.

Bukan tanpa alasan, permintaan itu dibuat karena mereka menilai bahwa pesta demokrasi tahun ini diwarnai banyak kecurangan yang melukai demokrasi di Indonesia.

Permintaan itu dituangkan dalam sebuah surat terbuka.


"Pemilu Indonesia tahun 2019 berakhir dengan kedua kandidat menyatakan kemenangan. Ini terjadi karena penipuan yang meluas sebelum, selama, dan setelah hari pemilihan pada 17 April 2019," begitu bunyi surat terbuka itu seperti dilihat redaksi (Kamis, 25/4).

"Penipuan ini sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia dan dunia, karena dikhawatirkan bahwa legitimasi pemimpin masa depan Indonesia tidak akan didasarkan pada hasil pemilihan yang valid," tambah surat yang sama.

Mereka mendesak agar Trump tidak tinggal diam melihat hal tersebut.

"Seorang pemimpin dunia yang berpengaruh seperti Anda tentu tidak bisa duduk diam saat demokrasi sedang dirusak," tambahnya.

"Perhatian Anda dalam mengurangi bahaya ini akan memastikan tidak hanya Amerika Serikat menjadi hebat kembali, tetapi juga Indonesia dan seluruh dunia," tutup surat tersebut.

Surat terbuka itu ditandatangani oleh Koordinator Eksternal 'nBASIS Surya Darma Hamonangan, Koordinator Umum 'nBASIS Shohibul Anshor Siregar, Pendiri IMF Syahrin Harahap dan Penasihat IMF Hamdani Harahap.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya