Pemerintah Indonesia, hingga akhir tahun 2019, harus mampu menurunkan tiga defisit yang saat ini terjadi. Jika tidak, sangat mungkin Indonesia masuk ke status 'lampu merah' seperti yang terjadi pada krisis moneter tahun 1998.
Ekonom Senior Rizal Ramli menyebutkan, tiga defisit itulah yang terus menekan nilai tukar rupiah, dan membuat ekonomi nasional berstatus 'lampu kuning', bahkan menyebabkan rupiah anjlok ke Rp 14.100 per satu dolar AS.
Tiga defisit yang ia maksud adalah defisit neraca perdagangan sebesar -U$193 juta (Q1-2019), defisit transaksi berjalan -U$9,1 miliar, dan defisit APBN yang di Q1-2019 yang sudah tembus Rp102 triliun, plus utang lebih dari Rp4.567 triliun.
"Defisit transaksi berjalan, misalnya, kalau sekarang -US$9,1 miliar (Quartal 4-2018), maka pada quartal II 2019 minimal harus tinggal setengahnya, sekitar -US$4,5 miliar," ujar Rizal Ramli, Kamis (25/4).
"Defisit transaksi berjalan, misalnya, kalau sekarang -US$9,1 miliar (Quartal 4-2018), maka pada quartal II 2019 minimal harus tinggal setengahnya, sekitar -US$4,5 miliar," ujar Rizal Ramli, Kamis (25/4).
Menurutnya, kredibilitas pemerintahan saat ini akan kembali dipercaya jika berhasil menekan tiga defisit tadi. Hanya saja, ia menilai hingga saat ini tidak ada pergerakan dari pemerintah untuk menekan hal tersebut.
"Tapi masalahnya, selama ini terbukti pemerintah tidak mampu fokus. Ketiga defisit tersebut tidak terjadi dalam semalam, tetapi terus merosot selama 3 tahun terakhir. Tidak ada antisipasi, tidak ada kebijakan alternatif, baru kaget setelah terjadi. Justru sibuk melakukan penggalangan dana kampanye (lewat impor pangan ugal-ugalan) dan pengerahan aparat untuk kepentingan Pemilu 2019. Akibatnya rakyat yang menjadi korban,†papar Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut.
Lebih lanjut, Mantan Anggota Advisory Panel PBB itu membandingkan kondisi ekonomi nasional saat ini dengan krisis ekonomi tahun 2008 silam. Menurutnya, saat terjadi krisis ekonomi di Amerika Serikat 2008 itu, fundamental ekonomi makro Indonesia dalam kondisi positif. Tak hanya itu, ratio ekspor Indonesia pada saat itu hanya 25 persen, sehingga krisis di AS tak begitu berdampak terhadap ekonomi nasional.
"Saat ini nyaris semua indikator fundamental ekonomi Indonesia negatif (defisit), ditambah dengan berakhirnya siklus booming komoditas dan pengurangan ekspansi likuiditas di Amerika. Faktor internal dan eksternal itu yang menyebabkan Rupiah bisa terjun ke Rp 15.000 per dollar kembali (seperti beberapa bulan lalu)," jelasnya.
Untuk menahan pelemahan nilai tukar, lanjut RR, pemerintah memang memiliki taktik yaitu dengan menambah utang dengan bunga yang tinggi, bahkan tertinggi di Asia Pasifik. Hanya saja, langkah ini menurut RR sangat berbahaya dan bagaikan bom waktu jika tidak segera diberekan pemerintah.
Tak hanya itu, RR juga mengungkap bukti tidak fokusnya pemerintah dalam membereskan tiga defisit yang ia sebutkan tadi. Salah satu bukti itu adalah stimulus yang diberikan pemerintah tidak menunjukkan perbaikan, bahkan disebutnya tidak ada greget.
"Semuanya serba biasa saja. Akibatnya, para pelaku ekonomi malah memberikan respons negatif," imbuh Mantan Menko Kemaritiman 2015-2016 ini.
Sosok yang pernah diminta UNDP untuk mereview Rencana Pembangunan 20 Tahun Vietnam pada 2002 ini kemudian mempertanyakan kehadiran pemerintah. Ia bahkan menduga, kesan pembiaran pemerintah atas memburuknya perekonomian ini disebabkan karean Presiden Jokowi dan para pembantunya sibuk berpolitik.
"Sejak masih berada di dalam Kabinet, saya sudah sarankan sejumlah langkah untuk menurunkan harga pangan kepada pemerintahan Jokowi. Namun saran-saran itu diabaikan,†ungkap Rizal Ramli.
Perlu dicatat pada tahun 1998, defisit kepercayaan di tengah-tengah kemerosotan ekonomi makro serta gejolak eksternal, akhirnya berujung pada perubahan politik. Jangan sampai berulang, apalagi wacana People Power terus menggema di kalangan rakyat yang kecewa atas dugaan kecurangan Pemilu 2019.
