Berita

Foto: Net

Hukum

FSPPB Ajukan Uji Materi Dua Pasal UU Tipikor

RABU, 24 APRIL 2019 | 18:06 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengajukan uji materi pasal 2 dan 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ke Mahkamah Konstitusi.

Presiden FSPPB‎, Arie Gumelar mengatakan, uji materi kedua pasal UU Pemberantasan Tipikor tersebut terkait penggunaan frasa "setiap orang" dan "kerugian negara".

Arie menilai frasa dalam pasal tersebut ‎berpotensi memenjarakan pejabat BUMN, baik direksi, komisaris, dan pekerja.


"Kita tahu direksi BUMN dan juga pekerja di BUMN, khususnya Pertamina, mempunyai satu kegiatan yang namanya kegiatan bisnis. Tugas BUMN adalah mencari keuntungan," ujar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/4).

Dalam kegiatan bisnis itu tentunya ada risiko untung dan rugi.

‎"Bila diterjemahkan langsung, maka kerugian yang dilakukan oleh aksi korporasi oleh kebijakan bisnis judgement, bisnis rule yang dilakukan oleh direksi bisa dikategorikan sebagai kerugian negara. Kalau menjadi kerugian negara, menurut Pasal 2 dan 3, maka menjadi tindak pidana korupsi,” ujar Arie.

Menurutnya, kasus di atas seperti yang ‎tengah membelit mantan Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Karen Agustiawan; mantan Direktur Keuangan Pertamina, Ferederick Siahaan; dan mantan Manager Merger dan Akuisisi Direktorat Hulu PT Pertamina, Bayu Kristanto, yang didakwa merugikan keuangan negara karena aksi korporasi di Blok BMG dinyatakan rugi.

Dalam UU 31/999 Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan setiap pejabat atau direksi yang mengambil keputusan ekspansi usaha atau investasi namun mengalami kerugian dianggap sebagai koruptor yang diancam untuk dipenjarakan.

"Setiap keputusan bisnis BUMN itu peluangnya untung atau rugi. Untung tidak dapat penghargaan, tetapi begitu rugi masuk penjara. Siapa pun pasti nanti tidak mau. Direksi BUMN tidak ada yang berani berinvestasi, maka yang akan investasi adalah swasta," urainya.

Dia juga mengatakan jika BUMN tidak lagi memiliki keberanian untuk berinvestasi, swasta yang akan mengambil alih setiap peluang usaha yang menjadi ranah BUMN.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya