Pemerintah Bantah Intervensi KPU Dan Bawaslu

RMOL. Pemerintah membantah telah melakukan intervensi penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto usai melakukan rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Ruang Parikesit Gedung Utama Kemenko Polhukam, Jln. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat, Rabu (24/4).

Wiranto mengatakan hasil rapat yang berlangsung kurang lebih satu jam ini menyasar terkait dengan adanya konspirasi secara terstruktur antara penyelenggara pemilu, KPU dan, Bawaslu, serta pemerintah untuk memenangkan salah satu pasangan capres.

"Tuduhan tersebut tentu sangat tendensius, sangat  tendensius, ngawur, bernuansa fitnah, tidak benar dan tidak berdasar, yang diarahkan untuk mendelegitimasi Pemerintah dan penyelenggara Pemilu terutama KPU/Bawaslu termasuk hasil Pemilu yang sementara ini sedang dalam proses penghitungan," papar Wiranto.

Dengan ini Wiranto menegaskan KPU dan Bawaslu dibentuk oleh DPR RI yang bersifat mandiri, tanpa adanya kendali dari Pemerintah.

"Pada kesempatan ini, saya selaku Menko Polhukam yang dalam hal ini mewakili Pemerintah perlu memberikan penjelasan sebagai berikut, Komisioner KPU dan Bawaslu dipilih oleh DPR RI," ungkap Wiranto.

"KPU dan Bawaslu tersebut bersifat mandiri, tidak tergabung dalam struktur lembaga negara manapun dan memiliki struktur sendiri. Dengan demikian tidak berada di bawah kendali Pemerintah," lanjutnya.

Wiranto menekankan tidak pernah ada pikiran, kehendak dari Pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kinerja KPU atau Bawaslu.

"Apalagi sampai membangun konspirasi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif guna memenangkan pasangan calon
tertentu," tandasnya.