Moeldoko dan Joko Widodo/Net
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dinilai berlebihan merespon gerakan people power yang digaungkan Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandiaga, Amien Rais.
Moeldoko menegaskan, aparat siap dikerahkan jika terjadi gerakan people power.
"Tadi malam saya membaca pernyataan Moeldoko yang mengancam gerakan
people power, dengan tindakan tegas TNI-Polri. Hati-hati Pak Moeldoko, jangan
over acting karena akan jadi bumerang dirinya sendiri," ujar Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), Yudi Syamhudi Suyuti dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/5).
Menurut Yudi, Moeldoko seolah mempersepsikan orang-orang yang menyuarakan gerakan
people power tidak paham konstitusi.
"Kami ini orang-orang yang paham tentang konstitusi, demokrasi dan hukum internasional. Tentu kami tahu koridor hukum dan bagaimana hak-hak kedaulatan diperjuangkan," imbuhnya.
Yudi menilai wajar rakyat protes jika KPU melakukan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.
"Dan cara memprotesnya adalah mendesak KPU untuk menghitung ulang C1 nya. Tentu untuk mendesak KPU, diperlukan kekuatan massa. Selama tidak merusak atau destruktif,
people power sah dalam prosedur demokrasi," terangnya.
Justru, lanjut dia, berbahaya itu menghasut rakyat dengan menggunakan instrumen TNI dan Polri yang bisa mengarah pada pembantaian. Jika ini terjadi,
Yudi mengingatkan, dalam hukum internasional, dapat dikenakan hukuman kejahatan agresi dan konsekuensi hukumannya adalah seumur hidup.
"ICC (International Criminal Court) yang merupakan jaringan JAKI bisa kami laporkan masalah ini. Dan ketika kami melaporkan, Dewan Keamanan PBB dapat bergerak untuk menangkap otak kriminal kejahatan internasional tersebut," tegas Yudi.
Moeldoko kembali diingatkannya untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.
"Apalagi dulu pernah ada operasi sajadah yang diindikasi dipimpin Moeldoko dengan sangat represi dan melanggar HAM," ungkit Yudi.
