BERBICARA tentang perkembangan demokrasi di dunia Islam saat ini, maka tidak ada yang bisa mengabaikan dua negara ini. Indikator paling nyata adalah banyaknya tulisan ilmiah yang ditulis oleh para ilmuwan politik baik yang berasal dari Barat maupun dari Timur, tentang perkembangan sekaligus harapan tumbuh suburnya demokrasi di Indonesia maupun Turki.
Sebelum membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka akan dipaparkan terlebih dahulu kesamaan diantara keduanya, walau secara geografis dua negara ini sangat jauh: Indonesia berada di ujung Tenggara benua Asia, sedangkan Turki berada di ujung Barat Laut, bahkan sebagian wilayahnya masuk daratan Eropa.
Pertama, kedua bangsa ini dikenal sebagai dua negara non-Arab yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Akan tetapi, di dua negara muslim ini juga hidup berdampingan sejumlah penganut agama lain. Selain adanya penganut agama minoritas, juga hidup berdampingan berbagai suku dan ras yang berbeda secara relatif harmonis.
Kedua, muslim di dua negara ini bermazhab Suni. Perbedaan Suni dan Syi'ah dalam masalah kepemimpinan pada ; Jika Suni meletakkan lembaga Syura sebagai penentu siapa yang diberi mandat untuk memimpin, sementara di Syi'ah menganut pola Imamah yang memprioritaskan garis keturunan yang dirunut sampai ke Ali bin Thalib yang puncaknya pada Rasulullah. Dengan kata lain, di Syi'ah peran seorang Imam dalam mengambil keputusan sangat dominan, sementara di Suni keputusan tetap di lembaga Syura.
Ketiga, peran militer dalam pemerintahan cukup besar. Bahkan dalam periode tertentu sangat dominan, sehingga dapat dikatakan telah memenuhi kriteria pemerintahan otoritarian.
Keempat, dua negara ini secara formal sejak didirikan berbentuk republik dan menerapkan sistem demokrasi. Turki berdiri tahun 1923, dan Indonesia pada tahun 1945. Dalam 20 tahun terakhir keduanya mengalami kemajuan dalam menerapkan demokrasi.
Turki dalam implementasi demokrasinya selama 17 tahun terakhir, tepatnya sejak AKP memenangkan pemilu tahun 2003, partai pemenang terus mengendalikan pemerintahan di tingkat nasional sampai sekarang.
Lebih dari itu, tingkat kemenangannya juga sangat tinggi, sehingga para pemimpinnya bisa membentuk Kabinet secara leluasa yang didominasi oleh kader-kader partainya sendiri, yang tentu berusaha secara maksimal mewujudkan visi dan misinya, tanpa harus kompromi dengan anggota koalisi, dan tidak khawatir diganggu oleh oposisi di Parlemen.
Akibat faktor-faktor di atas, ekonomi Turki berkembang pesat, diikuti peningkatan kesejahteraan rakyat secara drastis. Akan tetapi, di balik kelebihan yang dimilikinya; terbelahnya kehidupan politik di Turki disebabkan garis ideologis, telah mengakibatkan kerasnya hubungan antara kelompok "nasionalis sekuler" dan "nasionalis religius". Hal ini bermuara pada kerasnya hubungan antara Pemerintah dengan oposisi.
Kondisi ini diperparah dengan kakunya hubungan antara politisi sipil dengan militer. Jika kerasnya hubungan pemerintah vs oposisi mengakibatkan penahanan sejumlah oposan, munculnya daftar teroris yang menjadi musuh negara, dan pemberangusan media dengan berbagai alasan. Kakunya hubungan sipil-militer telah mengakibatkan munculnya upaya kudeta berkali-kali. Ke depan potensi ini tetap ada dan menjadi salah satu ancaman demokrasi di Turki.
Sementara sejak Reformasi tahun 1998, di Indonesia tidak pernah muncul partai pemenang dengan perolehan suara besar. Apalagi partai pemenangnya sering berganti-ganti. Karena itu selalu terjadi negosiasi dan kompromi dalam membentuk pemerintahan dan dalam menyusun program kerjanya. Akibat kepentingan banyak partai, apalagi umumnya berorientasi jangka pendek, telah mengakibatkan ekonomi Indonesia bergerak sangat lamban.
Dan dalam koalisi yang terbentuk selalu merupakan kombinasi dari yang mewakili dua kelompok besar, yakni "nasionalis sekuler" dan "nasionalis religius". Implikasinya, para elite politik di Indonesia menjadi terlatih dan terbiasa melakukan negosiasi dan kompromi.
Dengan demikian persaingan politik sekeras apapun, tidak pernah sekeras di Turki. Indikasi paling sederhana, tidak pernah ada penangkapan lawan politik atau pemberangusan media massa. Begitu juga hubungan sipil-militer sejak Reformasi sangat lentur, sehingga belum pernah muncul isu ataupun upaya kudeta dari kelompok militer terhadap pemerintahan yang dipimpin sipil. Hal inilah yang menyebabkan berbagai lembaga internasional menempatkan peringkat stabilitas politik dan kualita demokrasi di Indonesia selalu lebih tinggi dibanding Turki.
Merujuk pada kelebihan dan kekurangan yang dimiliki kedua negara, maka penting untuk saling belajar baik dari keberhasilan maupun kegagalan yang dialaminya. Hal ini bukan saja akan memberi manfaat bagi dua bangsa, akan tetapi juga bagi negara-negara muslim secara keseluruhan.
Keperluan berbagi pengalaman menerapkan demokrasi ini bertambah tinggi, mengingat banyak negara muslim di Timur Tengah saat ini, baru memasuki tahapan transisi demokrasi. Dengan cara belajar dari pengalaman negara lain yang memiliki kesamaan karakter dan/atau kultur, maka proses demokratisasi baik pada tahapan transisi maupun konsolidasi dapat diperpendek.
Penulis adalah pengamat politik Islam dan demokrasi.
