Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pencoblosan Di Luar Negeri Banyak Masalah, KPU Dituntut Profesional

SENIN, 15 APRIL 2019 | 23:32 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemilihan Umum dituntut untuk meningkatkan profesionalitas sebagai penyelenggara Pemilu 2019.

Tuntutan itu muncul setelah banyak masalah yang terjadi dalam proses pemungutan suara di luar negeri.

Inisiator Jagapemilu.com Abdul Malik Raharusun mengingatkan bahwa hak demokrasi rakyat harus tetap dijaga oleh KPU. Hal itu guna meningkatkan kepercayaan publik atas hasil dari pesta demokrasi lima tahunan.


"Pemilu baik secara prosedural ataupun substansial harus dapat dijalankan secara jujur dan adil," ktanya kepada wartawan, Senin (15/4).

Diketahui, belum selesai kasus surat suara yang sudah dicoblos di Malaysia, publik kembali dikejutkan dengan munculnya petisi pemilu ulang di Sydney.

Malik menilai itu sebagai kegaduhan akibat dari sejumlah persoalan prosedural seperti kotak suara, kertas suara, dan jumlah daftar pemilih.

Akibatnya, persoalan pemilu secara substansial seperti visi misi presiden dan wakil presiden yang sangat strategis bagi kepentingan bangsa justru terabaikan.

"Ini sangat mengecewakan," sesalnya

Untuk itu, diharapkan agar KPU mampu meningkatkan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemilu.

"Semoga di sisa waktu ini KPU dapat mengembalikan rasa kepercayaan publik," pungkas Malik.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya