Berita

Advokat Otto Hasibuan/Net

Politik

Otto Hasibuan: Pemerintah Hasil Kecurangan Tidak Akan Mampu Sejahterakan Bangsa

SENIN, 15 APRIL 2019 | 21:11 WIB | LAPORAN:

Pemerintahan yang dibangun dari kecurangan tidak akan menghasilkan kesejahteraan untuk rakyat dan bangsanya. Oleh karena itu, para peserta Pemilu dan Pilpres 2019 hendaknya menghindari segala bentuk kecurangan.

Demikian disampaikan oleh Koordinator Aliansi Advokat Indonesia Bersatu (AAIB) Otto Hasibuan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/4).

Ia menambahkan, dugaan kecurangan yang terjadi di Malaysia membuat keresahan yang luar biasa di kalangan rakyat.


"Masyarakat mulai saling curiga satu sama lain, saling tidak percaya satu sama lain, sehingga ini perlu segera ditangani oleh pemerintah, oleh Bawaslu maupun KPU," lanjutnya.

Bukan tanpa alasan, Otto menilai potensi perpecahan bangsa sangat besar akibat dugaan kecurangan ini. Pasalnya, kubu manapun yang menang dalam Pemilu nanti akan dituduh melakukan kecurangan oleh pihak yang berlawanan.

"Padahal belum tentu curang. Apalagi kalau benar-benar curang," tandasnya.

Diketahui, beberapa waktu lalu masyarakat dihebohkan dengan rekaman video di media sosial tentang dugaan kecurangan di Malaysia. Dalam video itu, tampak surat suara Pilpres telah dicoblos untuk Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin, dan surat suara Pileg dicoblos untuk Caleg Partai Nasdem.

Hingga saat ini, KPU dan Bawaslu belum mengungkap fakta di balik viralnya video pencoblosan yang dilakukan sebelum waktunya itu.

Terkait hal tersebut, Otto berharap pemerintah bersama dengan Bawaslu dan KPU untuk segera menyelesaikan dan menangkap pelaku jika benar ada kecurangan.

"Saya mengimbau kepada Bawaslu, KPU, Pemerintah atau semua pihak, agar segera menangkap pelaku kecurangan kalau terbukti ada, dari manapun dan siapapun dia. Selesaikan itu cepa, sebelum tanggal 17. Kalau tidak saya khawatir kepercayaan masyarakat terhadap pemilu akan berkurang," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya