Berita

Koordinator KPI, Jeirry Sumampow/RMOL

Politik

KPI Rilis Lima Titik Rawan Pemilu, Money Politic Masih Mengkhawatirkan

SENIN, 15 APRIL 2019 | 17:03 WIB | LAPORAN:

Komite Pemilih Indonesia (KPI) mengungkap ada lima faktor yang dinilai menjadi potensi kerawanan Pemilu yang harus diperhatikan di masa tenang saat ini.

Menurut Koordinator KPI, Jeirry Sumampow, faktor pertama yang berpotensi kerawanan adalah geografis.

"Faktor geografis daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau dari akses publik, transportasi, media informasi, dan komunikasi," ujar Jeirry dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4).


Kedua adalah faktor historis. Ia mengatakan, faktor daerah yang kerap menjadi langganan konflik ketika pemilu atau pilkada juga patut diwaspadai. Seperti halnya Papua, Madura, Nias Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan beberapa wilayah lain.

Ketiga, kata Jeirry, faktor penguasa daerah-daerah di mana kepala daerahnya menjadi salah satu paslon atau tim sukses.

Faktor selanjutnya adalah politik uang yang dinilai masih rawan. Ia menyebut, politik uang biasanya terjadi di daerah yang tingkat ekonominya rendah.

"Faktor-faktor sosiologis daerah-daerah yang secara ekonomi miskin dan masyarakat belum begitu terdidik kategori daerah seperti ini sangat mudah dimobilisasi dan rawan praktik politik uang," tandasnya.

Sementara itu faktor terakhir adalah daerah-daerah yang penyelenggara pemilunya sering melakukan manipulasi suara di pemilu sebelumnya dan tidak pernah dihukum.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya