Berita

Fadli Zon/Net

Politik

Kalau Suara Tercoblos Dianggap Angin Lalu, Berarti KPU Lindungi Kecurangan

SENIN, 15 APRIL 2019 | 14:30 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus betul-betul melakukan pengusutan hingga tuntas terhadap polemik surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengingatkan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak boleh menanggap temuan ini sebagai sampah.

"Kalau dianggap angin lalu, artinya KPU sudah berpihak, KPU artinya melindungi kecurangan," ujar di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/4).


Fadli menyebut surat suara yang tercoblos di Malaysia bukan sekadar kecurangan biasa. Sehingga, penting untuk menggali apa motif dari pelaku melakukan itu.

"Siapa yang jadi dalangnya, pelakunya karena ini sebuah kejahatan demokrasi dan pengkhianatan terhadap politik," terangnya.

Kalaupun KPU pada akhirnya menyatakan surat suara itu adalah sampah yang tidak dihitung, lanjut Fadli, bukan berarti pelaku pencoblosan itu dilepas begitu saja.

"Memang tidak bisa dihitung, tetapi tindakan pelanggarannya yang terkait dengan pelanggaran pidana pemilunya menurut saya harus diusut," demikian Fadli.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya