Berita

Hidayat Nur Wahid/Net

Politik

KPU Harus Tetap Awasi Praktik Serangan Fajar Di Hari Tenang

SENIN, 15 APRIL 2019 | 11:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Masa tenang bukan berarti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu abai terhadap potensi pelanggaran aturan Pemilu 2019. Justru menjadi masa agar giat pengawasan dugaan pelanggaran dimaksimalkan.

"Sekarang memang hari tenang, tapi bukan artinya tenang untuk membiarkan terjadinya money politics, penyebaran berita bohong," ujar Hidayat Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/4).

Bagi Hidayat, kerja KPU dan Bawaslu justru semakin berat di masa tenang. Karena mereka juga harus menjamin bahwa masyarakat tidak mendapat tekanan dari pihak tertentu atas pilihan politiknya.


"Warga pun juga penting untuk mewaspadai jika di hari-hari tenang ini ada genderuwo yang menakut-nakuti mereka dengan intimidasi atau mengambil kedaulatan mereka," jelasnya.

Soal politik uang, lanjut Hidayat, sudah bukan rahasia umum hal tersebut menjadi ancaman terbesar di pemilu. Bahkan beberapa di antaranya tertangkap basah tengah berpraktik.

"Kemarin kan ada yang ketangkap melakukan money politics atau serangan fajar," tegas Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya