Berita

Natalius Pigai/net

Politik

Natalius Pigai: APBN Harus Mengarah Tiga Sasaran Penting

SENIN, 15 APRIL 2019 | 11:08 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sebuah negara harus punya sasaran dan arah kebijakan yang matang. Aktivis kemanusiaan Natalius Pigai yang namanya masuk dalam jajaran putra-putri terbaik calon presiden Prabowi Subianto, menjelaskan ada tiga sasaran penting harus dicapai sebuah negara.

Kata dia, postur anggaran harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Kedua, untuk mengentaskan kemiskinan dan membuka isolasi daerah terpencil.

“Ketiga mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen untuk mendorong terciptanya rakyat Indonesia yang adil dan makmur,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (15/4).


Masalah terbesar bangsa ini adalah dana yang dihamburkan tidak sebanding dengan hasil yang dicapai. Dia menguraikan bahwa selama empat tahun anggara negara terkuras Rp 8 ribu triliun. Tapi kemiskinan hanya turun satu persen, yakni dari 10,96 di tahun 2014 menjadi 9,82 di tahun 2018.

“Kelambatan penurunan angka kemiskinan ini sangat menyedihkan dan kontras ketika kita melihat data ternyata dalam 4 tahun terjadi peningkatan pundi-pundi orang kaya sebesar 10 persen per tahun, Industri hanya tumbuh kurang dari 4 persen,” jelasnya.

“Sementara peringkat Indeks pembangunan manusia Indonesia (human development Index/HDI) turun drastis dari rangking ke 108 tahun 2014 menjadi 116,” sambung mantan Komisioner Komnas HAM itu.

Dia menilai pemerintah yang lalai dan mengabaikan pembangunan manusia menyebabkan bangsa ini terjun dalam jurang kemiskinan dan jurang antara kaya dan miskin.

Memang negara ini tidak perlu menjadi lembaga pilantropis, altruistik, dan solider karena itu logika sosialisme. Tetapi pembangunan yang dimulai dari kantong-kantong kemiskinan, wilayah-wilayah terpencil, orang miskin terpinggirkan, kaum marginal dan menyasar kebutuhan dasar rakyat adalah suatu kewajiban pemerintah.

“Itulah maka Prabowo Subianto menyatakan negara harus hadir untuk Indonesia yang adil dan makmur,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya