Berita

Pemilu 2019/Net

Politik

Polemik Surat Suara Tercoblos Diduga Untuk Delegitimasi Pemilu

SABTU, 13 APRIL 2019 | 15:39 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Polemik surat suara tercoblos di Malaysia terus menuai tanda tanya publik. Apalagi, kini muncul pemberitaan jumlah surat suara tecoblos mencapai 50 ribu lembar di dua tempat.

Analis intelijen, Marsda TNI (Purn) Prayitno Ramelan menduga polemik ini bagian dari upaya mendelegitimasi pemilu.

Menurutnya, dalam teori conditioning, jumlah yang ditarget untuk pengondisian tidak perlu banyak, tetapi harus mampu menarik perhatian media dan efek psikologisnya harus besar.


"Jadi mirip dalam menilai dan menganalisis serangan teror dari persepsi intelijen, korban tidak perlu banyak. Tapi dengan bom yang kecil saja berita jadi besar," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (13/4).

Dalam polemik surat suara ini yang diharapkan sama, yakni menyebabkan ada pemberitaan masif tentang kecurangan. Sebab sesuai rekapitulasi daftar hasil perbaikan ketiga (DPT HP3) Pemilu 2019 berjumlah 192.866.254 pemilih. Angka ini terdiri dari 190.779.969 pemilih di dalam negeri dan 2.086.285 pemilih di luar negeri. Sementara total pemilih di Malaysia hanya 985 ribu suara.

"Secara bodoh saja kalau kita mau berpikir, untuk apa ada upaya Paslon-01 dan caleg Nasdem harus main kotor di Malaysia?" katanya.

"Karena jumlah maksimal 50 ribu surat suara yang dimainkan itu dibandingkan dengan total DPT dalam negeri sebanyak 190 juta lebih itu sangat kecil dan tidak berarti, juga tidak mempengaruhi kemenangan," ungkap Prayitno.

Dia enggan menuduh siapapun dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPU dan Bawaslu untuk menyelesaikan kasus tersebut di sisi waktu yang ada.

Prayitno hanya mengajak warga negara Indonesia memahami dan berpikir secara rasional. Dia juga menduga polemik ini bagian dari upaya mendelegitimasi pemilu dan KPU.

"Iya ini diduga bagian dari upaya delegitimasi pemilu dan juga KPU," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya