Berita

Pemilu 2019/Net

Politik

Polemik Surat Suara Tercoblos Diduga Untuk Delegitimasi Pemilu

SABTU, 13 APRIL 2019 | 15:39 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Polemik surat suara tercoblos di Malaysia terus menuai tanda tanya publik. Apalagi, kini muncul pemberitaan jumlah surat suara tecoblos mencapai 50 ribu lembar di dua tempat.

Analis intelijen, Marsda TNI (Purn) Prayitno Ramelan menduga polemik ini bagian dari upaya mendelegitimasi pemilu.

Menurutnya, dalam teori conditioning, jumlah yang ditarget untuk pengondisian tidak perlu banyak, tetapi harus mampu menarik perhatian media dan efek psikologisnya harus besar.


"Jadi mirip dalam menilai dan menganalisis serangan teror dari persepsi intelijen, korban tidak perlu banyak. Tapi dengan bom yang kecil saja berita jadi besar," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (13/4).

Dalam polemik surat suara ini yang diharapkan sama, yakni menyebabkan ada pemberitaan masif tentang kecurangan. Sebab sesuai rekapitulasi daftar hasil perbaikan ketiga (DPT HP3) Pemilu 2019 berjumlah 192.866.254 pemilih. Angka ini terdiri dari 190.779.969 pemilih di dalam negeri dan 2.086.285 pemilih di luar negeri. Sementara total pemilih di Malaysia hanya 985 ribu suara.

"Secara bodoh saja kalau kita mau berpikir, untuk apa ada upaya Paslon-01 dan caleg Nasdem harus main kotor di Malaysia?" katanya.

"Karena jumlah maksimal 50 ribu surat suara yang dimainkan itu dibandingkan dengan total DPT dalam negeri sebanyak 190 juta lebih itu sangat kecil dan tidak berarti, juga tidak mempengaruhi kemenangan," ungkap Prayitno.

Dia enggan menuduh siapapun dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPU dan Bawaslu untuk menyelesaikan kasus tersebut di sisi waktu yang ada.

Prayitno hanya mengajak warga negara Indonesia memahami dan berpikir secara rasional. Dia juga menduga polemik ini bagian dari upaya mendelegitimasi pemilu dan KPU.

"Iya ini diduga bagian dari upaya delegitimasi pemilu dan juga KPU," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya