Berita

Pemilu 2019/Net

Politik

Polemik Surat Suara Tercoblos Diduga Untuk Delegitimasi Pemilu

SABTU, 13 APRIL 2019 | 15:39 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Polemik surat suara tercoblos di Malaysia terus menuai tanda tanya publik. Apalagi, kini muncul pemberitaan jumlah surat suara tecoblos mencapai 50 ribu lembar di dua tempat.

Analis intelijen, Marsda TNI (Purn) Prayitno Ramelan menduga polemik ini bagian dari upaya mendelegitimasi pemilu.

Menurutnya, dalam teori conditioning, jumlah yang ditarget untuk pengondisian tidak perlu banyak, tetapi harus mampu menarik perhatian media dan efek psikologisnya harus besar.


"Jadi mirip dalam menilai dan menganalisis serangan teror dari persepsi intelijen, korban tidak perlu banyak. Tapi dengan bom yang kecil saja berita jadi besar," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (13/4).

Dalam polemik surat suara ini yang diharapkan sama, yakni menyebabkan ada pemberitaan masif tentang kecurangan. Sebab sesuai rekapitulasi daftar hasil perbaikan ketiga (DPT HP3) Pemilu 2019 berjumlah 192.866.254 pemilih. Angka ini terdiri dari 190.779.969 pemilih di dalam negeri dan 2.086.285 pemilih di luar negeri. Sementara total pemilih di Malaysia hanya 985 ribu suara.

"Secara bodoh saja kalau kita mau berpikir, untuk apa ada upaya Paslon-01 dan caleg Nasdem harus main kotor di Malaysia?" katanya.

"Karena jumlah maksimal 50 ribu surat suara yang dimainkan itu dibandingkan dengan total DPT dalam negeri sebanyak 190 juta lebih itu sangat kecil dan tidak berarti, juga tidak mempengaruhi kemenangan," ungkap Prayitno.

Dia enggan menuduh siapapun dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPU dan Bawaslu untuk menyelesaikan kasus tersebut di sisi waktu yang ada.

Prayitno hanya mengajak warga negara Indonesia memahami dan berpikir secara rasional. Dia juga menduga polemik ini bagian dari upaya mendelegitimasi pemilu dan KPU.

"Iya ini diduga bagian dari upaya delegitimasi pemilu dan juga KPU," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya