Pidato kebangsaan Prabowo di Surabaya/Net
Perumahan merupakan aspek yang berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Masalahnya selama lima tahun ini pemenuhan kebutuhan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ternyata tidak dapat diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi.
Hal itu disampaikan pengamat tata kota Bambang SP di sela acara Pidato Kebangsaan Prabowo Subianto di Dyandra Convention Center, Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/4).
Ia menyebut, janji Perumahan Sejuta Unit yang digembar-gemborkan pemerintah Jokowi ternyata hanya mampu diselesaikan 320.000 unit perumahan bersubsidi.
“Pemerintahan Prabowo-Sandi nantinya akan memberikan aset yang paling berharga untuk 1 juta rakyat dan keluarganya, yaitu rumah atau apartemen,†ujar dia.
Bambang menjabarkan, ada tiga aspek terkait perumahan rakyat yang harus diselesaikan segera. Pertama, lahan murah, terutama dalam bentuk alokasi tanah negara bagi perumahan baru.
Kedua, pembentukan Kementrian Perumahan Rakyat dan Tata Kota yang koordinasikan berbagai pihak untuk menangani sektor perumahan dan tata-kota sehingga ada sinergi yang optimal antara pemerintah pusat pemerintah daerah dan swasta.
Dan ketiga, ketersediaan dana dengan sistem pendanaan yang akan mendorong baik BUM Swasta, pemerintah, maupun masyarakat secara individu melaksanakan pembangunan perumahan.
Penyediaan lahan murah akan dilakukan dengan memanfaatkan tanah negara untuk perumahan rakyat. Sampai saat ini,
land availability pada masing-masing daerah belum terdokumentasi dan terintegrasi dengan baik. Banyak lahan potensial yang dapat dimanfaatkan namun tidak termanfaatkan untuk pemenuhan perumahan. Pemanfaatan lahan negara akan dapat menekan biaya pembangunan perumahan rumah susun dan
landed houses (rumah horizontal).
“Biaya konstruksi dengan pola baru, akan dapat ditekan biayanya dengan pola yang lebih kompetitif, dengan menghilangkan sistem kartel seperti yang terjadi saat ini,†tambah dia
Bambang meyakini, masyarakat akan diperingan dengan sistem pembiayaan yang lebih murah dengan menurunkan tingkat bunga 7% menjadi 3,5% karena bank pelaksana hanya menjadi
chanellimg agent dari dana negara untuk pembangunan rumah rakyat.
Kementrian Perumahan Rakyat dan Tata Kota tidak saja melakukan pengembangan wilayah baru, tapi juga akan melakukan peremajaan kawasan (
urban renewal) dalam rangka meningkatkan ketersediaan lahan untuk pembangunan Apartemen Rakyat di perkotaan. Program
urban renewal akan dilaksanakan di 20 kota besar dan menengah di Indonesia.
Dalam rangka mendorong perkembangan permukiman baru yang tertata, ujar dia, di pinggiran kota besar yang cepat tumbuh akan dikembangkan 20 kawasan
Guided Land Development untuk menghindari terbentuknya
urban spawl.
Untuk itu, tambah dia lagi, diperlukan pembenahan institusi penanganan perumahan. Sifat perumahan yang sangat dekat dengan rakyat mewajibkan pemerintah kabupaten/kota diberi tanggung jawab secara jelas dalam penyediaan lahan dan pengaturan pembangunan. Akan dikeluarkan peraturan yang memberi peran penting pada pemerintah daerah secara tegas. Hal ini terutama terkait dengan penyediaan lahan dan pengaturan pembangunan pada tingkat implementasi.
“Pemerintahan Prabowo Subianto akan melaksanakan program pembangunan 1 juta rumah untuk rakyat setiap tahun, dan mendorong kebangkitan kembali sektor real estate Indonesia yang tahun-tahun terakhir mandeg dan lesu,†terang dia,
Bambang meyakini, sektor perumahan dan
real estate akan mengakibatkan tumbuh berkembangnya 150 subsektor ikutan yang akan berdampak pada peningkatan lapangan kerja 3,5 juta orang lansung maupun tidak langsung.
“Dengan semua langkah itu, sumbangan sektor perumahan rakyat dan
real estate akan menambah 1,5-2% pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kini mandeg di angka 5%,†tandas dia.
