Berita

Inisiator Aliansi Advokat Indonesia Bersatu, Sapriyanto Refa/RMOL

Hukum

Ketidakadilan Hukum Kurang Dirasakan Selama Pemerintahan Jokowi

JUMAT, 12 APRIL 2019 | 17:52 WIB | LAPORAN:

Aliansi Advokat Indonesia Bersatu berharap keadilan hukum dapat lebih ditegakkan jika pasangan calon presiden 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno terpilih menjadi presiden.

Inisiator Aliansi Advokat Indonesia Bersatu, Sapriyanto Refa menilai penegakkan hukum di tanah air saat ini kurang adil dalam memutuskan hukuman terhadap suatu kasus.

"Ketika pelakunya adalah mereka, hukum bekerja (membela pelaku), ketika pelakunya adalah kita, hukumnya bekerja, tapi hukum pelakunya mereka, hukumnya enggak bekerja. Duh banyak cerita-ceritanya. Tapikan bicara pembuktian itu sulit, itu yang bisa kita rasakan ya, dari putusan aja kita bisa lihat," ungkapnya di dalam acara diskusi Bravos Digital Radio, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (12/4).


"Ya kan kita masih merasakan kurang (hukum yang adil), yah kita masih merakan perlakukan yang tidak baik, ada yang diuntungkan ada yang tidak, kan itu kita rasakanlah walaupun pembuktiannya sulit," tuturnya.

Tidak hanya soal hukuman yang dirasa kurang adil, Refa juga menilai saat ini tidak ada perlindungan hukum bagi pelapor.

"Nah kalau pelapor diberikan perlindungan orang akan berani memberikan laporan, ada orang yang melapor tapikan itu tidak semua tidak benar, pasti banyak benarnya juga, cuma kalau tiap lapor harus diminta pembuktian secara hukum, maka sulit," lanjutnya.

Dengan ini, Refa menilai kepemimpinan Joko Widodo yang paling menonjol hanyalah infrastruktur, yang padahal infrastruktur adalah pekerjaan yang memang harus diteruskan dari kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga bukan hal yang dibangga-banggakan.

"Yang ditengahkan adalah infrastruktur, kan sebetulnya itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang berlanjut, enggak usah diklaim, 'nah ini kerjaan saya', 'hasil saya', itu adalah pekerjaan yang berlanjut dan diselesaikan oleh orang yang sekarang. Dan tanpa itupun akan tetap berjalan, jadi enggak bisa diklaim begitu saja," tegas Refa.

"Tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana pemimpin ke depan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita dan bagi kami orang hukum dapat memberikan rasa keadilan untuk semua," tandasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya