Berita

Inisiator Aliansi Advokat Indonesia Bersatu, Sapriyanto Refa/RMOL

Hukum

Ketidakadilan Hukum Kurang Dirasakan Selama Pemerintahan Jokowi

JUMAT, 12 APRIL 2019 | 17:52 WIB | LAPORAN:

Aliansi Advokat Indonesia Bersatu berharap keadilan hukum dapat lebih ditegakkan jika pasangan calon presiden 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno terpilih menjadi presiden.

Inisiator Aliansi Advokat Indonesia Bersatu, Sapriyanto Refa menilai penegakkan hukum di tanah air saat ini kurang adil dalam memutuskan hukuman terhadap suatu kasus.

"Ketika pelakunya adalah mereka, hukum bekerja (membela pelaku), ketika pelakunya adalah kita, hukumnya bekerja, tapi hukum pelakunya mereka, hukumnya enggak bekerja. Duh banyak cerita-ceritanya. Tapikan bicara pembuktian itu sulit, itu yang bisa kita rasakan ya, dari putusan aja kita bisa lihat," ungkapnya di dalam acara diskusi Bravos Digital Radio, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (12/4).


"Ya kan kita masih merasakan kurang (hukum yang adil), yah kita masih merakan perlakukan yang tidak baik, ada yang diuntungkan ada yang tidak, kan itu kita rasakanlah walaupun pembuktiannya sulit," tuturnya.

Tidak hanya soal hukuman yang dirasa kurang adil, Refa juga menilai saat ini tidak ada perlindungan hukum bagi pelapor.

"Nah kalau pelapor diberikan perlindungan orang akan berani memberikan laporan, ada orang yang melapor tapikan itu tidak semua tidak benar, pasti banyak benarnya juga, cuma kalau tiap lapor harus diminta pembuktian secara hukum, maka sulit," lanjutnya.

Dengan ini, Refa menilai kepemimpinan Joko Widodo yang paling menonjol hanyalah infrastruktur, yang padahal infrastruktur adalah pekerjaan yang memang harus diteruskan dari kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga bukan hal yang dibangga-banggakan.

"Yang ditengahkan adalah infrastruktur, kan sebetulnya itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang berlanjut, enggak usah diklaim, 'nah ini kerjaan saya', 'hasil saya', itu adalah pekerjaan yang berlanjut dan diselesaikan oleh orang yang sekarang. Dan tanpa itupun akan tetap berjalan, jadi enggak bisa diklaim begitu saja," tegas Refa.

"Tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana pemimpin ke depan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita dan bagi kami orang hukum dapat memberikan rasa keadilan untuk semua," tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya