Berita

Inisiator Aliansi Advokat Indonesia Bersatu, Sapriyanto Refa/RMOL

Hukum

Ketidakadilan Hukum Kurang Dirasakan Selama Pemerintahan Jokowi

JUMAT, 12 APRIL 2019 | 17:52 WIB | LAPORAN:

Aliansi Advokat Indonesia Bersatu berharap keadilan hukum dapat lebih ditegakkan jika pasangan calon presiden 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno terpilih menjadi presiden.

Inisiator Aliansi Advokat Indonesia Bersatu, Sapriyanto Refa menilai penegakkan hukum di tanah air saat ini kurang adil dalam memutuskan hukuman terhadap suatu kasus.

"Ketika pelakunya adalah mereka, hukum bekerja (membela pelaku), ketika pelakunya adalah kita, hukumnya bekerja, tapi hukum pelakunya mereka, hukumnya enggak bekerja. Duh banyak cerita-ceritanya. Tapikan bicara pembuktian itu sulit, itu yang bisa kita rasakan ya, dari putusan aja kita bisa lihat," ungkapnya di dalam acara diskusi Bravos Digital Radio, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (12/4).


"Ya kan kita masih merasakan kurang (hukum yang adil), yah kita masih merakan perlakukan yang tidak baik, ada yang diuntungkan ada yang tidak, kan itu kita rasakanlah walaupun pembuktiannya sulit," tuturnya.

Tidak hanya soal hukuman yang dirasa kurang adil, Refa juga menilai saat ini tidak ada perlindungan hukum bagi pelapor.

"Nah kalau pelapor diberikan perlindungan orang akan berani memberikan laporan, ada orang yang melapor tapikan itu tidak semua tidak benar, pasti banyak benarnya juga, cuma kalau tiap lapor harus diminta pembuktian secara hukum, maka sulit," lanjutnya.

Dengan ini, Refa menilai kepemimpinan Joko Widodo yang paling menonjol hanyalah infrastruktur, yang padahal infrastruktur adalah pekerjaan yang memang harus diteruskan dari kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga bukan hal yang dibangga-banggakan.

"Yang ditengahkan adalah infrastruktur, kan sebetulnya itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang berlanjut, enggak usah diklaim, 'nah ini kerjaan saya', 'hasil saya', itu adalah pekerjaan yang berlanjut dan diselesaikan oleh orang yang sekarang. Dan tanpa itupun akan tetap berjalan, jadi enggak bisa diklaim begitu saja," tegas Refa.

"Tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana pemimpin ke depan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita dan bagi kami orang hukum dapat memberikan rasa keadilan untuk semua," tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya