Berita

Massa aksi AMI/Net

Hukum

Jelang Pencoblosan, KPK Diingatkan Tidak Berat Sebelah

JUMAT, 12 APRIL 2019 | 17:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Massa aksi dari Aliansi Muslim Indonesia (AMI) mendoakan para pimpinan KPK dan jajaran pegawai agar tidak bermanuver dan tidak bermain politik praktis pada Pemilu 2019.

Hal itu menyusul kontroversi penyidik KPK Novel Baswedan yang disebut-sebut sebagai orang Gerindra, dan bakal dijanjikan jabatan Jaksa Agung apabila Prabowo-Sandi menang di Pilpres.

"Hari ini kami berdoa dan akan terus mengawal sampai hari pencoblosan 17 April agar KPK tidak bermain politik praktis. Jangan berat sebelah, jika hendak melakukan pemberantasan korupsi," kata Koordinator AMI, Muhammad Nur di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/4).


"Kami dapat informasi ada konspirasi kelas tinggi alias politik tingkat tinggi di internal KPK. Nampak sekali di momen dua tahun kasus Novel kemarin banyak penampakan orang-orang yang di belakang layar," beber Nur lagi.

Dia menilai lembaga pemburu koruptor saat ini sudah bergeser jauh dari marwahnya. Ada gerakan politik yang luar biasa di internal KPK. Sangat disayangkan jika ada oknum pegawai yang terafiliasi parpol dan bermain politik tetap bekerja di KPK.

Nur menegaskan, pihaknya terpaksa turun gunung lantaran KPK dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari narasi Novel diduga bermuatan politik di media massa, hingga panggung rakyat KPK yang sempat diprotes keras oleh rakyat karena diduga dikerahkan oleh kekuatan politik eksternal pada Kamis kemarin.

"KPK terkesan menghantam sana-sini untuk tujuan politik. KPK ini bukan lagi lembaga antirasuah tetapi gerakan politik," sebutnya.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan sendiri sebelumnya sudah membantah kabar tersebut. Dia menyebutkan, tuduhan bahwa dirinya orang parpol termasuk Gerindra merupakan isu yang menyesatkan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya