Jaksa KPK mengajukan banding atas putusan perkara Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus. Hukum yang dijatuhkan hakim kepada kakak beradik itu belum memenuhi dua per tiga tuntutan.
"Tadi (kemarin-red) kami sudah ajukan banding atas dua perkara tersebut. Kami mengajuÂkan melalui Pengadilan Tipikor di PN Jakarta Pusat," kata Jaksa Lie Putra Setiawan.
Kakak beradik yang merupaÂkan mantan Bupati dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara itu menjadi terdakwa korupsi pemÂbebasan lahan Bandara Bobong tahun 2009.
Hidayat dan Zainal divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yang ingin Hidayat dihukum 12 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 2,4 miliar subsider kurungan selama 6 tahun.
Sedangkan terhadap Zainal dituntut hukuman 8 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayaruang pengganti Rp 294,997 juta.
Perkara Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus ditangani lima majelis hakim dengan kompoÂsisi yang sama namun sidang pembacaan vonis berlangsung terpisah.
Majelis hakim yang diketuai Lukas Prakoso menilai, berdasarkan fakta-fakta persidanganbaik berupa keterangan sakÂsi-saksi, bukti-bukti berupa dokumen, hingga keterangan ahli menunjukkan Hidayat dan Zainal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) secara bersama-sama dan berlanjut.
Keduanya mencairkan dan menyalurkan anggaran pembeÂbasan tanah untuk lahan Bandara Bobong di luar peruntukan yang mencapai Rp 3.448.900.000 dalam dua tahap. Yakni pada Agustus dan September 2009.
Dari perbuatan tersebut, Hidayat dan Zainal telah memperÂkaya diri sendiri dan puluhan pihak lain. Akibat perbuatan keduanya, negara cq Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula mengalami kerugian sebesar Rp 3.448.900.000.
Majelis menyatakan, perÂbuatan Hidayat dan Zainal meÂmenuhi unsur dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
"Menyatakan Ahmad Hidayat Mus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Zainal Mus," ketua majelis hakim Lukas membacakan amar, Senin lalu (6/4).
Hidayat dan Zainal juga dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Namun karena seluruh uang keruÂgian negara Rp 3.448.900.000 telah dikembalikan Zainal ke kas daerah sebelum kasus ditangani KPK, pidana uang pengganti tidak diterapkan.
Majelis juga meminta jaksa penuntut umum untuk menghaÂpus aset Kabupaten Sula yang sekarang berada Kabupaten Taliabu berupa tanah hasil penÂgadaan lahan Bandara Bobong seluas 390.000 meter persegi dan 550.000 meter persegi unÂtuk dikembalikan ke pemilik tanah Pina Mus dan Rahman Mangawai.
Salah satu anggota majelis, Jult Mandapot Lumban Gaol menyatakan beda pendapat (
disÂsenting opinion). Menurutnya, tidak ada kerugian negara yang terjadi dalam pembelian tanah untuk Bandara Bobong.
Alasannya, dana yang dicÂairkan dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula dalam dua tahap sebesar Rp 3.448.900.000 belum sampai kepada Zainal dan pemiÂlik tanah lainnya.
Zainal telah mengembalikan uang ke negara cq kas daerah dalam dua tahap sebesar Rp 3.448.900.000 sebelum peÂnyidikan dilakukan KPK.
Hakim Jult juga berpendapat ada sisa Rp 1,149 miliar untuk pembebasan lahan yang belum dicairkan Pemkab Kepulauan Sula. Karenanya, dengan pengembalian uang oleh Zainal ditambah sisa Rp 1,149 miliar, sebenarnya terdapat keuntungan negara cq Pemkab Kepulauan Sula sebesar lebih Rp 4,597 miliar.
Lahan itu juga menurutnya sudah menjadi milik Pemkab Taliabu yang diserahkan Pemkab Kepulauan Sula setelah terjadi pemekaran.
"Pemerintah daerah memperÂoleh secara gratis. Karena tidak terdapat kerugian negara secara melawan hukum maka terdakwa Ahmad Zainal Mus dan Zainal Mus harusnya dinyatakan bebas dari dakwaan alternatif perÂtama maupun dakwaan alternatif kedua," nilai Jult.
