Berita

Petani kelapa sawit/Net

Dunia

Kompak, Indonesia Dan Malaysia Protes Keras Uni Eropa Terkait Diskriminasi Sawit

SELASA, 09 APRIL 2019 | 23:07 WIB | LAPORAN:

Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Malaysia mengajukan protes bersama kepada Uni Eropa (UE) atas diskriminasi kelapa sawit di kawasan tersebut. Tak hanya protes, dua negara itu juga memperingatkan buruknya hubungan kedua pihak akibat keputusan tersebut.

Diketahui, bulan lalu Komisi Eropa menyebut sawit mengakibatkan deforestasi berlebih, dan tidak menganggap komoditas itu sebagai bahan bakar terbarukan. Keputusan itu diambil berdasarkan studi ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya.

Namun, dalam surat yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan PM Mahathir Mohamad itu, Indonesia dan Malaysia berpandangan lain. Kedua negara menilai ada motif politik yang melatabelakangi kebijakan UE tersebut.


"Kedua pemerintah memandang ini sebagai strategi ekonomi dan politik yang disengaja, diperhitungkan dan merugikan untuk menghilangkan minyak kelapa sawit dari pasar UE," bunyi salinan surat yang diterima oleh Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/4).

Lebih lanjut, Indonesia dan Malaysia bertekad akan menentang kebijakan UE tersebut. Kedua negara juga menegaskan komitmennya pada pelestarian hutan dan pelestarian lingkungan.

"Jika peraturan yang didelegasikan ini mulai berlaku, pemerintah kami akan meninjau hubungan dengan Uni Eropa secara keseluruhan, serta negara-negara anggotanya. Ini mungkin termasuk meninjau negosiasi kemitraan, kontrak pengadaan dan impor utama dari UE,” lanjut surat itu.

Tak hanya itu, Indonesia dan Malaysia juga akan memanfaatkan semua instrumen untuk menyelesaikan masalah ini, seperti melalui penyelesaian sengketa Badan Perdagangan Dunia (WTO Dispute Settlement).

Surat yang ditandatangani dua pemimpin negara itu ditujukan kepada Presiden Uni Eropa Donald Tusk dan Ketua Parlemen Eropa Antonio Tajani.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya