Berita

Petani kelapa sawit/Net

Dunia

Kompak, Indonesia Dan Malaysia Protes Keras Uni Eropa Terkait Diskriminasi Sawit

SELASA, 09 APRIL 2019 | 23:07 WIB | LAPORAN:

Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Malaysia mengajukan protes bersama kepada Uni Eropa (UE) atas diskriminasi kelapa sawit di kawasan tersebut. Tak hanya protes, dua negara itu juga memperingatkan buruknya hubungan kedua pihak akibat keputusan tersebut.

Diketahui, bulan lalu Komisi Eropa menyebut sawit mengakibatkan deforestasi berlebih, dan tidak menganggap komoditas itu sebagai bahan bakar terbarukan. Keputusan itu diambil berdasarkan studi ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya.

Namun, dalam surat yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan PM Mahathir Mohamad itu, Indonesia dan Malaysia berpandangan lain. Kedua negara menilai ada motif politik yang melatabelakangi kebijakan UE tersebut.


"Kedua pemerintah memandang ini sebagai strategi ekonomi dan politik yang disengaja, diperhitungkan dan merugikan untuk menghilangkan minyak kelapa sawit dari pasar UE," bunyi salinan surat yang diterima oleh Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/4).

Lebih lanjut, Indonesia dan Malaysia bertekad akan menentang kebijakan UE tersebut. Kedua negara juga menegaskan komitmennya pada pelestarian hutan dan pelestarian lingkungan.

"Jika peraturan yang didelegasikan ini mulai berlaku, pemerintah kami akan meninjau hubungan dengan Uni Eropa secara keseluruhan, serta negara-negara anggotanya. Ini mungkin termasuk meninjau negosiasi kemitraan, kontrak pengadaan dan impor utama dari UE,” lanjut surat itu.

Tak hanya itu, Indonesia dan Malaysia juga akan memanfaatkan semua instrumen untuk menyelesaikan masalah ini, seperti melalui penyelesaian sengketa Badan Perdagangan Dunia (WTO Dispute Settlement).

Surat yang ditandatangani dua pemimpin negara itu ditujukan kepada Presiden Uni Eropa Donald Tusk dan Ketua Parlemen Eropa Antonio Tajani.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya