. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan kepatuhan pejabat negara dalam hal ini anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota terkait Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN).
KPK mengumumkan nama-nama anggota dewan per fraksi melalui situs resmi elhkpn.kpk.go.id.
"Kalau kemarin kita berlari bersama 5 Km mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan jujur (Pemilu Run). Kali ini kita bersama menciptakan Pemilu berintegritas dari pelaporan LHKPN," ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat konferensi pers di Media Center KPK, Kuningan Jakarta, Senin (8/4).
Saut mengatakan, KPK dan KPU terus berupaya mewujudkan upaya Pemilu berintegritas. Salah satunya dengan mendorong pejabat negara untuk melaporkan harta kekayaannya sebagai upaya pencegahan korupsi.
"Perlu ditegaskan bahwa KPU dan KPK ini perjalanannya panjang. LHKPN kan dari tahun 99 sampai hari ini," kata Saut.
"Hari ini seperti kita umumkan seperti apa kepatuhan para kontestan, dari sisi orang per orang, dari sisi wilayah, dari sisi partai politik," imbuhnya.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan hal senda. Menurut dia, KPU juga terus melakukan upaya untuk Pemilu berintegritas.
"KPU terus mendorong proses Pemilu kita semakin hari semakin baik. Dan hasil pemilunya atau orang-orang yang kita pilih itu orang terbaik. Salah satunya mendorong pelaporan LHKPN ini bisa menjadi salah satu cara untuk antisipasi pencegahan tipikor," kata Arief.
"KPU juga mendorong KPU provinsi, kabupaten/kota untuk juga patuh melaporkan LHKPN," imbuhnya.
Ditambahkan Arief, pihaknya juga telah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Hanya saja, untuk pelaporan LHKPN dirinya masih ada gangguan belum bisa mengisi data pelaporan LHKPN.
"Saya perlu sampaikan juga kami bertujuh (komisioner KPU) sudah melaporkan pelaporan LHKPN. Cuma yang punya saya kemaren masih ada yang harus diperbaiki belum lengkap tapi seluruh komisioner sudah melaporkan harta kekayaannya," tegasnya.
Berikut laporan LHKPN per fraksi di DPR: Fraksi PAN (60,87 persen), PDIP (66,67 persen); Demokrat (57,38 persen); Gerindra (39,13 persen); Golkar (65,12 persen); Hanura (46,67 persen); PKS (66,67 persen); PKB (71,74 persen); Nasdem (88,89 persen); dan PPP (81,58 persen).
