Berita

Benjamin Netanyahu/Net

Dunia

Jelang Pemilu Israel, Benjamin Netanyahu Janji Aneksasi Tepi Barat

MINGGU, 07 APRIL 2019 | 07:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan menganeksasi permukiman di wilayah Tepi Barat yang diduduki jika dia menang dalam pemilu yang akan digelar Selasa pekan depan.
 
Janji kontroversial Netanyahu tak pelak akan membuat geram warga Palestina dan juga dunia Arab.
 
Janji tersebut diutarakan Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan Channel 12 News Israel.
 

 
Dalam kesempatan itu, Netanyahu ditanya mengapa dia tidak memperluas kedaulatan Israel ke pemukiman besar Tepi Barat, seperti yang terjadi di Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan, wilayah yang direbut dalam perang Timur Tengah 1967.
 
"Siapa bilang kita tidak akan melakukannya Kami sedang dalam perjalanan dan kami sedang mendiskusikannya," jawab Netanyahu.
 
"Anda bertanya apakah kami akan pindah ke tahap berikutnya, jawabannya adalah ya, kami akan pindah ke tahap berikutnya. Saya akan memperluas kedaulatan (Israel) dan saya tidak membedakan antara blok pemukiman dan pemukiman terisolasi," tambahnya.
 
Menanggapi hal tersebut, seorang jurubicara untuk pemimpin Palestina Mahmoud Abbas segera merespon.
 
"Segala tindakan dan pengumuman tidak akan mengubah fakta. Pemukiman ilegal dan mereka akan dihapus," tegasnya seperti dimuat Reuters.
 
Untuk diketahui, Palestina ingin mendirikan negara di Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem timur dan Jalur Gaza. Saat ini ada sekitar 500 ribu warga Israel tinggal yang tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Sementara itu, ada lebih dari 2,6 juta warga Palestina yang juga tinggal di wilayah yang sama.
 
Isu soal pemukiman adalah salah satu masalah paling panas dalam upaya untuk memulai kembali pembicaraan damai Israel-Palestina, yang dibekukan sejak 2014.
 
Sebagian besar negara menganggap pemukiman yang dibangun Israel di wilayah yang direbut dalam perang 1967 itu sebagai ilegal.
 
Israel membantahnya dengan mengklaim ada hubungan historis, dan mengatakan bahwa masa depan negeri itu harus ditentukan dalam pembicaraan damai dengan Palestina.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya