Berita

Presiden Perancis Emmanuel Macron/Net

Dunia

Selidiki Peran Perancis Dalam Genosida Rwanda 1994, Emmanuel Macron Bentuk Panel Ahli

JUMAT, 05 APRIL 2019 | 23:55 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Perancis Emmanuel Macron menunjuk panel ahli untuk menyelidiki peran Perancis dalam genosida Rwanda yang terjadi 25 tahun lalu.
 
Dalam tragedi bersejarah itu, diperkirakan ada 800 ribu orang Rwanda, sebagian besar di antaranya adalah masyarakat minoritas etnis Tutsi, dibunuh oleh ekstrimis etnis Hutu selama 100 hari pada tahun 1994.
 
Rwanda menuduh Perancis pada saat itu ikut ambil bagian dalam genosida tersebut. Tuduhan itu berulang kali dibantah oleh Perancis.
 

 
Tuduhan tersebut bukan tanpa alasan. Pada saat itu, Perancis adalah sekutu dekat pemerintahan Hutu Juvenal Habyarimana yang dipimpin sebelum pembantaian. April 1994, pesawat yang ditumpangi Habyarimana ditembak di ibukota Kigali. Kejadian itu memicu terjinya genosida.
 
Rwanda menuduh Perancis mengabaikan atau menghilangkan tanda-tanda peringatan dan melatih para milisi yang melakukan serangan.
 
Rwanda juga mengatakan pasukan Perancis, yang ditempatkan di negara tersebut sebagai bagian dari operasi penjaga perdamaian PBB, menggunakan penciptaan zona aman untuk membantu beberapa pelaku melarikan diri. Perancis berulang kali membantah tuduhan itu.
 
Macron serius mendalami tuduhan itu dan membentuk panel ahli untuk mengusutnya. Para ahli yang terdiri dari sejarawan dan peneliti tersebut bertugas untuk berkonsultasi dan mendalami arsip untuk menganalisis peran Perancis selama periode 1990-1994.
 
Macron, dalam sebuah pernyataan seperti dimuat BBC menjelaskan, hasil temuan panel ahli akan berkontribusi pada pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik tentang apa yang terjadi selama genosida Rwanda 1994.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya