Berita

Presiden Perancis Emmanuel Macron/Net

Dunia

Selidiki Peran Perancis Dalam Genosida Rwanda 1994, Emmanuel Macron Bentuk Panel Ahli

JUMAT, 05 APRIL 2019 | 23:55 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Perancis Emmanuel Macron menunjuk panel ahli untuk menyelidiki peran Perancis dalam genosida Rwanda yang terjadi 25 tahun lalu.
 
Dalam tragedi bersejarah itu, diperkirakan ada 800 ribu orang Rwanda, sebagian besar di antaranya adalah masyarakat minoritas etnis Tutsi, dibunuh oleh ekstrimis etnis Hutu selama 100 hari pada tahun 1994.
 
Rwanda menuduh Perancis pada saat itu ikut ambil bagian dalam genosida tersebut. Tuduhan itu berulang kali dibantah oleh Perancis.
 

 
Tuduhan tersebut bukan tanpa alasan. Pada saat itu, Perancis adalah sekutu dekat pemerintahan Hutu Juvenal Habyarimana yang dipimpin sebelum pembantaian. April 1994, pesawat yang ditumpangi Habyarimana ditembak di ibukota Kigali. Kejadian itu memicu terjinya genosida.
 
Rwanda menuduh Perancis mengabaikan atau menghilangkan tanda-tanda peringatan dan melatih para milisi yang melakukan serangan.
 
Rwanda juga mengatakan pasukan Perancis, yang ditempatkan di negara tersebut sebagai bagian dari operasi penjaga perdamaian PBB, menggunakan penciptaan zona aman untuk membantu beberapa pelaku melarikan diri. Perancis berulang kali membantah tuduhan itu.
 
Macron serius mendalami tuduhan itu dan membentuk panel ahli untuk mengusutnya. Para ahli yang terdiri dari sejarawan dan peneliti tersebut bertugas untuk berkonsultasi dan mendalami arsip untuk menganalisis peran Perancis selama periode 1990-1994.
 
Macron, dalam sebuah pernyataan seperti dimuat BBC menjelaskan, hasil temuan panel ahli akan berkontribusi pada pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik tentang apa yang terjadi selama genosida Rwanda 1994.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya