Berita

Foto:Net

Hukum

2 Tahun Teror Novel, Pegawai KPK Gelar Panggung Rakyat Tuntut Keadilan

JUMAT, 05 APRIL 2019 | 09:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Siapa pelaku atau aktor penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan hingga kini belum terungkap. Peristiwa penyiraman air keras kepada wajah Novel itu sudah hampir genap dua tahun.

Peristiwa tragis yang menimpa Novel pada 11 April 2017 silam belum menemui titik terang meskipun Polri telah membentuk tim gabungan, namun masih saja membuahkan hasil yang nihil.

Untuk memperingati dua tahun penyerangan terhadap Novel, Wadah Pegawai (WP) KPK akan menggelar Panggung Rakyat Anti Korupsi dan Deklarasi Antiteror KPK. Acara tersebut rencananya akan digelar pekan depan pada 11 April 2019 dan terbuka untuk umum.


"Tepatnya tanggal 11 April 2019, KPK akan memperingati teror penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang menyebabkan matanya hampir buta namun pelakunya belum tertangkap. Untuk itulah WP-KPK mengadakan acara Panggung Rakyat Antikorupsi dan deklarasi antiteror terhadap KPK," ujar Ketua WP-KPK, Yudi Purnomo Harahap, Jumat (5/4).

Pada acara panggung rakyat nanti, rencananya juga akan dimeriahkan oleh sejumlah tokoh nasional dan pegiat antikorupsi. Bahkan, ribuan undangan pun telah disebar oleh WP-KPK kepada pegawai dan mantan pimpinan dan pegawai KPK dari angkatan pertama hingga yang sudah berdiaspora di berbagai kementerian.

"Ada sarasehan budaya Cak Nun, dan konser musik antikorupsi. WP-KPK menyebar 1.000 undangan kepada tokoh nasional, organisasi-organisasi yang pro pemberantasan korupsi, kepada mantan pimpinan sejak periode awal KPK dibentuk yaitu tahun 2003 dan mantan pegawai KPK yang saat ini bekerja di BPK, BPKP, Kementerian Keuangan, kepolisian, kejaksaan, LPSK, OJK dan lainnya," kata Yudi.

Dijelaskan, salah satu tujuan acara tersebut yakni untuk mendeklarasikan "stop teror" kepada pegawai dan pimpinan KPK dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen langsung di bawah Presiden.

"Sehingga peringatan ini sekaligus momentum bahwa persoalan kejahatan kemanusiaan kepada penegak hukum harus dituntaskan. Sekaligus, simbol bahwa rakyat Indonesia bersatu melawan korupsi," pungkas Yudi.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

UPDATE

Antam dan Pegadaian Ikut Uji Keaslian 55 Keping Platinum OTT Bupati Langkat

Minggu, 12 Juli 2026 | 20:16

Proses Hukum Febrie Adriansyah Wujud Ketegasan Pemerintahan Prabowo

Minggu, 12 Juli 2026 | 19:54

Prabowo: Kopdes Merah Putih Akan Ciptakan Perputaran Uang Rp223 Triliun di Desa

Minggu, 12 Juli 2026 | 19:43

Belajar dari Yunnan, Tobat Ekologi Ditopang Gerakan Koperasi

Minggu, 12 Juli 2026 | 19:33

Kopdes Merah Putih Siapkan Kredit Super Mikro, Bunga 8 Persen

Minggu, 12 Juli 2026 | 19:03

Taruna Akmil Pahami Pemikiran Sun Tzu dan Doktrin Pertahanan Negara

Minggu, 12 Juli 2026 | 18:55

Prabowo Kritik Neoliberalisme, Dorong Kembali Ekonomi Kerakyatan

Minggu, 12 Juli 2026 | 18:51

Kemensos Evakuasi Bocah Sukabumi yang Suka Cium Tangki Motor Warga

Minggu, 12 Juli 2026 | 18:34

Prabowo Tetapkan Barang Subsidi Wajib Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih

Minggu, 12 Juli 2026 | 18:17

Karhutla Mengamuk di Jawa dan Kalimantan, 1 Warga Pingsan

Minggu, 12 Juli 2026 | 18:03

Selengkapnya