Berita

Foto:Net

Hukum

2 Tahun Teror Novel, Pegawai KPK Gelar Panggung Rakyat Tuntut Keadilan

JUMAT, 05 APRIL 2019 | 09:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Siapa pelaku atau aktor penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan hingga kini belum terungkap. Peristiwa penyiraman air keras kepada wajah Novel itu sudah hampir genap dua tahun.

Peristiwa tragis yang menimpa Novel pada 11 April 2017 silam belum menemui titik terang meskipun Polri telah membentuk tim gabungan, namun masih saja membuahkan hasil yang nihil.

Untuk memperingati dua tahun penyerangan terhadap Novel, Wadah Pegawai (WP) KPK akan menggelar Panggung Rakyat Anti Korupsi dan Deklarasi Antiteror KPK. Acara tersebut rencananya akan digelar pekan depan pada 11 April 2019 dan terbuka untuk umum.


"Tepatnya tanggal 11 April 2019, KPK akan memperingati teror penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang menyebabkan matanya hampir buta namun pelakunya belum tertangkap. Untuk itulah WP-KPK mengadakan acara Panggung Rakyat Antikorupsi dan deklarasi antiteror terhadap KPK," ujar Ketua WP-KPK, Yudi Purnomo Harahap, Jumat (5/4).

Pada acara panggung rakyat nanti, rencananya juga akan dimeriahkan oleh sejumlah tokoh nasional dan pegiat antikorupsi. Bahkan, ribuan undangan pun telah disebar oleh WP-KPK kepada pegawai dan mantan pimpinan dan pegawai KPK dari angkatan pertama hingga yang sudah berdiaspora di berbagai kementerian.

"Ada sarasehan budaya Cak Nun, dan konser musik antikorupsi. WP-KPK menyebar 1.000 undangan kepada tokoh nasional, organisasi-organisasi yang pro pemberantasan korupsi, kepada mantan pimpinan sejak periode awal KPK dibentuk yaitu tahun 2003 dan mantan pegawai KPK yang saat ini bekerja di BPK, BPKP, Kementerian Keuangan, kepolisian, kejaksaan, LPSK, OJK dan lainnya," kata Yudi.

Dijelaskan, salah satu tujuan acara tersebut yakni untuk mendeklarasikan "stop teror" kepada pegawai dan pimpinan KPK dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen langsung di bawah Presiden.

"Sehingga peringatan ini sekaligus momentum bahwa persoalan kejahatan kemanusiaan kepada penegak hukum harus dituntaskan. Sekaligus, simbol bahwa rakyat Indonesia bersatu melawan korupsi," pungkas Yudi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya