Pertemuan Lintas Pemangku Kepentingan Bidang Manajemen SDM/RMOL
Proyek Support to the Justice Sector Reform in Indonesia (Sustain) yang digagas Uni Eropa dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di kementerian maupun lembaga.
Proyek Sustain yang didanai UE dan dilaksanakan oleh UNDP merupakan dukungan dalam menekankan kualitas SDM baik untuk kementerian/lembaga, pemerintah maupun swasta yang kini salah satunya adalah Mahkamah Agung.
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Christophe Bahuet menyampaikan, selama beberapa dekade penekanan dalam SDM adalah pada pengembangan kapasitas, memberikan keterampilan teknis dan pengetahuan. Untuk memungkinkan staf dan kepemimpinan memenuhi tugas mereka dengan kompetensi dan efisiensi.
"Peradilan Indonesia mendedikasikan SDM untuk tugas semacam itu, menciptakan akademi yudisialnya sendiri, pusdiklat di Ciawi dan membina banyak seminar dan lokakarya pelatihan pendidikan yudisial berkelanjutan," jelasnya dalam Pertemuan Lintas Pemangku Kepentingan Bidang Manajemen SDM di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (4/4).
"UNDP sering menjadi mitra dari upaya semacam itu di Provinsi Aceh atau lebih baru-baru ini dengan Proyek Sustain UE-UNDP di 15 pengadilan percontohan di seluruh negeri. Baru-baru ini masalah pengelolaan SDM diakui sama pentingnya dengan peningkatan kompetensi personil. Di sini sekali lagi, Mahkamah Agung Indonesia berada di garis depan dalam upaya ini," tutur Bahuet.
Bahuet mengaku bangga dapat bergabung dengan MA guna meningkatkan efisiensi, integritas dan transparansi pengelolaan 30 ribu tenaganya.
"Dalam kapasitas saya sebagai perwakilan UNDP di Indonesia, saya menyatakan harapan bahwa eksperimen inovatif ini dapat bergabung dengan banyak perusahaan milik negara dan swasta," katanya.
Uni Eropa-UNDP Sustain merupakan proyek selama lima tahun yang didanai UE untuk memberikan dukungan teknis bagi Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya dalam melaksanakan pembaruan peradilan. Demi meningkatkan transparansi, integritas, dan akuntabilitas lembaga peradilan serta meningkatkan kualitas pelayanan peraduan bagi masyarakat.
