Berita

Pertemuan Lintas Pemangku Kepentingan Bidang Manajemen SDM/RMOL

Nusantara

UNDP Bangga Proyek Sustain Tingkatkan Kualitas SDM Peradilan

KAMIS, 04 APRIL 2019 | 19:11 WIB | LAPORAN:

Proyek Support to the Justice Sector Reform in Indonesia (Sustain) yang digagas Uni Eropa dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di kementerian maupun lembaga.

Proyek Sustain yang didanai UE dan dilaksanakan oleh UNDP merupakan dukungan dalam menekankan kualitas SDM baik untuk kementerian/lembaga, pemerintah maupun swasta yang kini salah satunya adalah Mahkamah Agung.

Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Christophe Bahuet menyampaikan, selama beberapa dekade penekanan dalam SDM adalah pada pengembangan kapasitas, memberikan keterampilan teknis dan pengetahuan. Untuk memungkinkan staf dan kepemimpinan memenuhi tugas mereka dengan kompetensi dan efisiensi.


"Peradilan Indonesia mendedikasikan SDM untuk tugas semacam itu, menciptakan akademi yudisialnya sendiri, pusdiklat di Ciawi dan membina banyak seminar dan lokakarya pelatihan pendidikan yudisial berkelanjutan," jelasnya dalam Pertemuan Lintas Pemangku Kepentingan Bidang Manajemen SDM di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (4/4).

"UNDP sering menjadi mitra dari upaya semacam itu di Provinsi Aceh atau lebih baru-baru ini dengan Proyek Sustain UE-UNDP di 15 pengadilan percontohan di seluruh negeri. Baru-baru ini masalah pengelolaan SDM diakui sama pentingnya dengan peningkatan kompetensi personil. Di sini sekali lagi, Mahkamah Agung Indonesia berada di garis depan dalam upaya ini," tutur Bahuet.

Bahuet mengaku bangga dapat bergabung dengan MA guna meningkatkan efisiensi, integritas dan transparansi pengelolaan 30 ribu tenaganya.

"Dalam kapasitas saya sebagai perwakilan UNDP di Indonesia, saya menyatakan harapan bahwa eksperimen inovatif ini dapat bergabung dengan banyak perusahaan milik negara dan swasta," katanya.

Uni Eropa-UNDP Sustain merupakan proyek selama lima tahun yang didanai UE untuk memberikan dukungan teknis bagi Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya dalam melaksanakan pembaruan peradilan. Demi meningkatkan transparansi, integritas, dan akuntabilitas lembaga peradilan serta meningkatkan kualitas pelayanan peraduan bagi masyarakat.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya