Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Kedeputian Bidang Kerjasama Internasional Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral menggelar Pertemuan ASEAN Cross-Sectoral and Cross-Pillar untuk Susun Rencana Kerja (Work Plan) ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (ASEAN PoA P/CVE) 2018-2025 di Hotel Pullman Bali, 4-5 April 2019.
Pertemuan ini merupakan inisiatif Indonesia guna menyusun rencana kerja (work plan) ASEAN PoA P/CVE 2018-2025.
Pada pertemuan ke-12 bulan Oktober 2018 yang lalu, ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) telah menyetujui ASEAN PoA P/CVE 2018-2025 yang salah satu tindak lanjutnya adalah meminta SOMTC Working Group on Counter Terrorism untuk segera menyusun dan menyerahkan rencana kerja dimaksud kepada SOMTC dan AMMTC.
Agenda utama pertemuan ini adalah membahas draft
work plan yang telah disusun SOMTC Indonesia.
Salah satu usulan Indonesia terkait
work plan yang perlu mendapatkan respon peserta pertemuan adalah perlunya pembentukan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan work plan melalui Multi-Sectoral Task Force (MTF) yang berada di bawah koordinasi SOMTC Working Group on CT dan Sekretariat ASEAN.
"Acara hari ini dihadiri oleh seluruh anggota ASEAN, sehingga kita dapat membuat work plan bagaimana kita menghadapi kawasan-kawasan yang berkaitan dengan masalah
violent extremism bersama-sama. Karena tidak mungkin kita mengatasi sendiri, tetapi harus bersama sama secara bilateral, regional (ASEAN) dan multilateral secara global (PBB)," kata Kepala BNPT Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius,dalam keynote speech saat pembukaan kegiatan, Kamis (4/4).
Suhardi menyampaikan beberapa cara inovatif yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui BNPT untuk mengatasi masalah munculnya radikalisasi dan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan memanfaatkan pendekatan lunak (soft approach).
"Berbagai upaya pencegahan yang dilakukan BNPT sebagai hasil kolaborasi dengan semua pihak, antara lain sinergi 36 K/L, pembentukan FKPT di 32 provinsi yang terdiri dari wakil pemerintah dan non pemerintah, silaturahmi kebangsaan mantan teroris dan korban, pembangunan dua pesantren binaan mantan napi terorisme, membentuk duta damai 816 generasi milenial di 13 provinsi, membentuk pusat media damai, program kampus to kampus, program pemberdayaan masyarakat,†urai mantan Kabareskrim Polri ini.
Deputy Mission Director USAID-Indonesia, Ryan Washburn mengaku kebanggaannya menjadi mitra Indonesia dalam kegiatan ini. Ia beranggapan bahwa sebagai pemimpin dalam kelompok kerja ini, Indonesia memiliki kepemimpinan unggul dan banyak pengalaman yang dapat dibagi kepada negara anggota ASEAN lainnya dalam mengatasi radikalisme dan terorisme sehingga ke depannya.
Hasil dalam working group ini, menurut dia, dapat diimplementasikan pada skala regional.
Pertemuan ini untuk pertama kalinya dari tiga pertemuan ASEAN Cross-Sectoral and Cross-Pillar yang akan diselenggarakan Indonesia bekerjasama dengan PROSPECT.
Pertemuan kedua akan diadakan di Surabaya pada bulan Agustus 2019, sementara pertemuan ketiga menurut rencana di Bangkok pada bulan September 2019.
