Menlu Retno: RI Konsisten Dukung Pelucutan Senjata Nuklir

Indonesia akan selalu menempatkan isu perlucutan senjata nuklir sebagai salah satu agenda prioritas dan mendukung penuh pelaksanaan Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) secara konsisten.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada pertemuan High Level Briefing on Supporting the Non-Proliferation Treaty ahead of the 2020 Review Conference di New York, Amerika Serikat (AS), Senin (2/4) lalu.

"Keberlangsungan hidup umat manusia akan ditentukan oleh keberanian kita untuk menghapuskan senjata nuklir selamanya," ujar Menlu Retno seperti dikutip dari keterangan tertulis Kemlu RI yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/4)

Selama ini implementasi perjanjian NPT dinilai masih imparsial dan tidak memberikan perhatian yang cukup bagi akses negara berkembang terhadap penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Oleh karenanya, Menlu Retno menekankan tujuan utama NPT harus diwujudkan melalui implementasi tiga pilar secara berimbang, komprehensif, dan non-diskriminatif, yakni pilar perlucutan senjata, non-proliferasi, dan penggunaan nuklir untuk tujuan damai.

Terlebih, tegas Retno, tahun 2020 akan menjadi momentum peringatan lima dekade sejak diberlakukannya perjanjian NPT secara resmi.
Indonesia memainkan peranan penting dalam proses ini sebagai Ketua Kelompok Kerja Gerakan Non Blok untuk non-proliferasi dan perlucutan senjata, sehingga mewakili suara kelompok negara-negara berkembang.
 
Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno juga menekankan bahwa hasil 2020 NPT Review Conference harus mencerminkan langkah maju yang positif, termasuk dalam memastikan hak semua negara menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai. Termasuk, menegaskan komitmen Indonesia untuk terlibat secara konstruktif dengan seluruh pihak dalam isu perlucutan senjata nuklir, demi mendukung terciptanya dunia internasional yang lebih aman, damai, dan sejahtera.

High-level briefing diselenggarakan dalam kerangka pertemuan Dewan Keamanan PBB, yang pada bulan ini berlangsung di bawah Presidensi Jerman.

Briefing dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Jerman dan Menteri Luar Negeri Perancis menyoroti semakin terbatasnya kemajuan negosiasi perlucutan senjata nuklir.