. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diingatkan untuk bijak dalam menyikapi 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang diduga masih invalid. Sebab jika tidak, hal itu bisa berujung pada people power.
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menegaskan, terkait DPT yang bermasalah, "bolanya" ada di KPU.
Namun pengamatan dia, semenjak Desember tahun lalu, tepat setelah memperoleh Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU seolah-olah tak mau melakukan perbaikan.
"Bolanya di KPU. Ini tidak ingin melakukan perbaikan. Kesan kita selama ini waktu Desember itu cukup lama, itu tidak melakukan sesuatu (perbaikan) yang intensif," kata Marwan dalam diskusi bertajuk "DPT Bermasalah Ancaman Legitimasi Pilpres" di kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
Padahal, lanjut dia, pencocokan dan penelitian (coklit) KPU memiliki anggaran yang sangatlah fantastis, lebih kurang Rp 1 triliun.
"Tapi kalau hasilnya seperti itu, dan kita sangat yakin itu adalah dengan niat melakukan manipulasi seperti itu. Artinya sebagai wasit, KPU ini condong tidak jujur, tidak amanah, dan mengulur-ulur waktu," sesalnya.
Kalau memang tidak sanggup menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu, Marwan menuntut KPU untuk tidak memasukkan 17,5 data invalid ke dalam DPT Pemilu 17 April 2019. Belasan juta data itu dimintanya untuk dimasukkan ke dalam DPT khusus agar nantinya mereka bisa mengikuti pemilu setelah perbaikan dilakukan.
"Siapkan payung hukum untuk melakukan itu. Apakah melalui PKPU atau melalui Perppu. Kita berharap Perppu-lah yang dipakai," imbuhnya.
Tidak hanya mengultimatum KPU, Marwan yang juga Koordinator BMPPAB inipun menuntut Capres petahana, Joko Widodo untuk memerintahkan semua penyelenggara pemilu, dan para petinggi kementerian lembaga, termasuk para profesor untuk tidak berpihak dalam Pilpres nanti, demi menjaga martabat bangsa, yakni pembukaan UUD 45 dan Pancasila.
"Jangan cuma di mulut saja. Giliran praktik itu tidak dilakukan. Kalau masih juga, berarti ajaran komunis lah yang diikuti. Nah kalau ajaran komunisme yang ingin diutamakan, kita sudah harus siap-siap untuk melakukan
people power tadi. Ini bukan menakut-nakuti tapi faktanya seperti itu," pungkasnya.
