Baru-baru ini, publik digemparkan dengan pengakuan anggota Korps Bhayangkara tentang netralitas kepolisian dalam mengawal pesta demokrasi lima tahunan, Pemilu 2019.
Adalah Ajun Komisaris Polisi (AKP) Sulman Azis. Mantan Kapolsek Pasirwangi yang saat ini menjabat sebagai Kanit Seksi Pelanggaran Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat itu membuat heboh usai mengaku diperintah memenangkan pasangan Jokowi-Maruf di Pilpres 2019.
Tak main-main, ia mengaku arahan tersebut diinstruksikan oleh Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna kepadanya. Ucapan itu pun direspon beberapa pihak, mulai dari politikus, tim kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, hingga pemerintah.
Banyak kalangan meminta hal ini diusut secara tuntas. Seperti yang dilontarkan jurudebat BPN, Arief Poyuono. Ia meminta kepada Kapolda untuk menindak Kapolres Garut lantaran memihak salah satu paslon.
"Sudah jelas Pak Joko Widodo dan Kapolri selalu setiap ada perhelatan Pilkada mengatakan dan memerintahkan anggota Polri harus netral, netral dan netral. Kapolda Jawa Barat yang harus menindak tegas Kapolres Garut," tegas Arief, Senin (1/4) kemarin.
Kecaman juga dilontarkan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Propam) mengatasi persoalan serius itu.
Beragam reaksi yang muncul ke permukaan nyatanya membuat Propam Polda Jabar turun tangan. Guna mengklarifkasi, Propam telah memanggil kedua belah pihak, baik Kapolres Garut maupun mantan Kapolsek Pasirwangi. Hasilnya, Kapolres membantah segala tudingan yang dilontarkan AKP Sulman kepadanya.
'Curhatan' AKP Sulman nyatanya juga menyedot perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas gelaran pesta demokrasi lima tahunan itu.
Namun tak berselang lama setelah membuat gempar publik, AKP Sulman justru menarik pernyataannya. Dari pengakuannya, tudingan ketidaknetralan Kapolres ia lontarkan semata-mata karena kesal usai dirinya dimutasi.
Nasi sudah menjadi bubur. Tudingan ketidaknetralan Polri sudah menyebar di khalayak ramai. Beberapa pihak yang sempat mengamini pernyataan AKP Sulman pun meminta kepada instansi terkait untuk tetap mengusut fakta kebenaran di balik ucapan AKP Sulman.
"Propam tetap selidiki kasus ini. Bagaimanapun ini peristiwa serius yang ganggu netralitas Polri," ujar Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto, Selasa (2/4).
Berbagai spekulasi pun bermunculan usai AKP Sulman menarik ucapannya. Mulai dari adanya tekanan hingga dugaan perintah dari atasan. Pun soal dugaan ketidaknetralan Polri masih jadi bayang-bayang yang masih samar.
Namun demikian, Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar yang sempat mendampingi Sulman menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat.
"Tidak usah saya yang menilai, biar masyarakat saja," kata Haris.
Untuk saat ini, kasus tersebut masih ditangani di Propam Polda Jabar.
Bergeser sedikit ke belakang, jika ditinjau dari efek penyebaran informasi, pernyataan AKP Sulman memiliki karakteristik mirip dengan aktivis Ratna Sarumpaet yang juga membuat gempar publik dengan pengakuan penganiayaan. Keduanya sukses menyedot perhatian publik Tanah Air.
2018 silam, tepatnya bulan Oktober, Ratna dikabarkan telah dianiaya oleh sekelompok orang di kawasan Bandara Husein Sastranegara Bandung. Hal ini diperkuat dengan foto-foto kondisi muka Ratna dengan kondisi lebam.
Beberapa politikus mengamini jika Ratna mengalami tindakan penganiayaan. Mulai dari Fadli Zon, Dahnil Anzar Simanjuntak, dan Rachel Maryam. Peristiwa ini juga menyedot perhatian pemerintah dan kepolisian.
Akan tetapi, polisi yang langsung merespon hal itu menemukan kejanggalan. Saat waktu kejadian, Ratna tak berada di Bandung melainkan berada di rumah sakit khusus kecantikan di Jakarta.
Sukses membuat heboh publik, Ratna kemudian menggelar konferensi pers Rabu (3/10) 2018 silam. Di depan puluhan media, Ratna mengaku jika dirinya adalah seorang pembuat
hoax terbaik.
Ia menjelaskan jika kabar penganiayaan yang dialaminya adalah tidak benar. Lebam-lebam yang berada di wajahnya terjadi lantaran efek sedot lemak yang dilakukannya di RS Bina Estetika, bukan karena dianiaya.
Namun, pengakuan dan penyesalan Ratna tersebut tidak diindahkan penegak hukum. Ibu kandung Atiqah Hasiholan ini ditetapkan sebagai tersangka atas kekhilafannya.
Saat ini, Ratna tengah menjalani sidang kasus penyebaran berita bohong atau
hoax di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sangkaan pelanggaran Pasal ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Ratna sudah berstatus terdakwa dan masih menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas, bagaimana nasib AKP Sulman Selanjutnya?
