Diskusi Empat Pilar MPR/RMOL
Indonesia melaksanakan revolusi pemilu pertama kali tahun 2004, sedangkan Pemilu 2019 adalah revolusi kedua yang tingkat kerumitannya sangat luar biasa.
Demikian dikatakan anggota Fraksi Partai Golkar MPR RI Rambe Kamarul Zaman dalam diskusi Empat Pilar MPR bertema 'Efektifitas Fatwa Haram Golput Tingkatkan Partisipasi Pemilih' di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (1/4).
Rambe mengaku lebih tertarik membahas revolusi pemilu ketimbang masuk ke persoalan golongan putih atau golput.
"Revolusi pemilu yang pertama dilakukan tahun 2004 karena setelah amandemen kita mulai 1999 sampai 2002 yang ke empat kali itu kita melakukan pemilu yang model seperti ini," jelasnya.
Sedangkan revolusi pemilu yang kedua adalah tahun 2019, di mana pada 17 April nanti dilaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak.
"Pemilihannya dalam lima kotak kertas suara, kotaknya juga lima dan serentak kita lakukan. Pengertian serentak adalah satu hari itu seluruhnya harus selesai," ujar Rambe.
Makanya ada judicial review mempersoalkan lamanya perhitungan suara yakni apakah jika perhitungan tidak selesai hingga pukul 12.00 suara masih sah. Dan Mahkamah Konstitusi menyatakan masih sah dan memberikan waktu 12 jam. Sebab UU Pemilu mengganggap pemilu clear sampai batas waktu perhitungan suara hingga pukul 00.00.
"Tantangan yang pertama adalah revolusi pemilu kedua rumitnya bukan main. Kerumitan membuat ketentuannya, pelaksanaannya sebab yang membuat ketentuan pelaksanaan adalah KPU sebagai penyelenggara pemilu dan mengawasinya juga adalah Bawaslu yang mengawasi, soal etika adalah DKPP," papar Rambe.
Rumitnya pelaksanaan pemili kali ini juga dikarenakan banyaknya regulasi yang mengatur seperti UU Partai Politik, dan UU Pemilu.
"Sekarang peserta pemilu adalah 16 partai politik, dan dengan 16 partai politik ini kalau untuk pemilu legislatif adalah menyulitkan. Lembaran kertas juga selembaran kertas koran yang lebar begitu," imbuh Rambe.
